Vonis Azis Syamsuddin Lebih Rendah dari Tuntutan, JPU Menyatakan Pikir-pikir

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara setelanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan suap terkait pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yaitu pidana penjara 4 tahun dan 2 bulan.

“Tanpa mengurangi rasa hormat pada putusan kami menyatakan pikir-pikir,” ucap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Selain pidana penjara, majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis dengan dua hakim anggota yaitu Jaini Bashir dan Fahzal Hendri turut mencabut hak politik Azis selama 4 tahun.

Baca juga: Divonis Bersalah dalam Kasus Suap, Hakim Cabut Hak Politik Azis Syamsuddin Selama 4 Tahun

Pencabutan hak politik itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hak politik Azis dicabut selama 5 tahun.

Azis sendiri dinyatakan terbukti memberi suap senilai total Rp 3,6 miliar pada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan rekannya Maskur Husain.

Suap itu disebut hakim diberikan bersama Kader Partai Golkar lain bernama Aliza Gunado agar keduanya tak terseret kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

Ia lantas dinyatakan terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan alternatif pertama Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Hakim: Tindakan Korupsi Azis Syamsuddin Merusak Citra DPR

“Menyatakan terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum,” tutur hakim ketua Muhammad Damis.

Hakim anggota Fahzal Hendri turut menyampaikan alasan yang memberatkan vonis Azis, salah satunya adalah memperburuk citra DPR.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merusak citra dan kepercayaan masyarakat pada DPR, tidak mengakui kesalahannya, dan berbelit-belit dalam persidangan,” paparnya.