Kompas.com - 17/02/2022, 10:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lolly Suhenty ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027.

Ia ditetapkan oleh Komisi II DPR RI setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama 4 anggota Bawaslu terpilih lainnya, Kamis (16/2/2022) dini hari.

Ada 10 nama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Namun, hanya 5 yang dipilih menjadi anggota Bawaslu RI.

Baca juga: Pekerjaan Rumah Menanti Anggota Terpilih KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

Lolly merupakan satu-satunya anggota Bawaslu terpilih perempuan.

Setelah ini, nama Lolly dan 4 anggota Bawaslu terpilih lainnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik.

Lantas, siapa sebenarnya Lolly Suhenty? Berikut profilnya.

Lolly saat ini masih menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ia memimpin Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga.

Dilansir dari laman resmi Bawaslu Jawa Barat, Lolly lahir di Cianjur, 28 Februari 1978. Ia menyelesaikan studi S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI.

Baca juga: Tak Pakai Voting, Komisi II Jelaskan Alasan Tetapkan 12 Anggota KPU-Bawaslu Terpilih

Lolly juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI.

Ia juga sempat mengemban jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, hingga aktif di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

Singgung penyelenggara pemilu tak netral

Ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (16/2/2022), Lolly sempat mengungkapkan adanya 373 penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral di Pemilu 2019. Menurutnya, angka itu terus naik tiap tahun.

"Dengan berat hati saya harus menyampaikan, pada Pemilu 2019 setidaknya tercatat 373 dugaan penyelenggara pemilu yang punya keberpihakan tidak netral," kata Lolly.

"Ternyata angka ini dari tahun ke tahun meningkat. Di 2020, ada 698 yang diajukan ke DKPP dan 2021 naik jadi 921," tuturnya.

Menindaklanjuti itu, Lolly mengaku siap mendedikasikan diri untuk memastikan seluruh pengawas pemilu taat asas dan menghindari konflik kepentingan.

Baca juga: Komisi II DPR Umumkan 12 Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih untuk Periode 2022-2027

Lolly juga mengaku akan mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu melalui literatur kepemiluan dengan metode dan bahasa yang adaptif.

Menurut dia, pendidikan pengawasan pemilu tidak hanya penting untuk publik, tapi juga bagi kader partai politik.

"Saya berpikir bahwa untuk 2024 tidak cukup hanya publik yang mendapatkan pendidikan pengawas pemilu, tapi juga kader parpol. Karena parpol adalah stakeholder utama dalam kepemiluan kita," kata Lolly.

"Semakin banyak kader partai yang memahami pengawasan pemilu, maka akan menekan angka pelanggaran," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Nasional
Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Nasional
Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Nasional
UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

Nasional
Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Nasional
Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Nasional
Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Nasional
Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.