Restitusi bagi Korban Pemerkosaan Herry Wirawan Terancam Tak Dibayarkan, ICJR Rekomendasikan Bentuk Trust Fund

Kompas.com - 16/02/2022, 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Restitusi atau ganti rugi bagi korban pemerkosaan Herry Wirawan terancam tak dibayarkan. Pasalnya, skema restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) oleh putusan majelis hakim di Bandung, Jawa Barat, dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, skema pembayaran restitusi melalui pihak ketiga, dalam hal ini KemenPPPA tidak dikenal di Indonesia.

"Enggak ada aturannya, enggak ada dasarnya. KemenPPPA juga sudah menyatakan mereka enggak bisa membayarkan. Karena memang secara aturan, nomenklatur itu tidak dibayarkan negara, apalagi KemenPPPA," kata Maidina kepada Kompas.com, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Beri Akses KIP, KIS, dan PKH kepada Korban Herry Wirawan

Ia menjelaskan, tidak hanya secara aturan, secara kelembagaan KemenPPPA juga tidak bertanggung jawab soal restitusi dalam kasus itu.

Tanggung jawab terkait dengan restitusi tersebut merupakan tanggungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Secara aturan dia tidak bisa, karena restitusi dibayar pelaku, yang negara adalah kompensasi. Sedangkan kekerasan seksual tidak ada kompensasi. Secara kelembagaan, KemenPPPA tidak bertanggung jawab soal restitusi, justru itu LPSK," kata Maidina.

Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasaran putusan Pengadilan Negeri Bandung, kemarin, besaran restitusi yang dibayarkan kepada korban pemerkosaan oleh Herry Wirawan itu secara keseluruhan Rp 331,52 juta. Besaran ganti rugi untuk masing-masing korban beragam, mulai dari Rp 9,87 juta hingga Rp 85,83 juta untuk 12 anak para korban.

Majelis hakim PN Bandung di dalam vonis kepada Herry Wirawan mengatakan, pembayaran restitusi dibebankan kepada pemerintah dengan alasan tugas negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 67 KUHP, terdakwa yang telah dituntut pidana mati tidak bisa dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

"Menimbang, bahwa majelis berpendapat tugas negara melindungi setiap warga negara, hadir untuk melindungi warga negara, dan perkara ini adalah para anak korban dan anak dari anak korban. Majelis hakim berpendapat adalah tepat beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang bertugas melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak," kata hakim.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.