Kompas.com - 16/02/2022, 12:19 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin Prayitno Aji, berupa tanah dan bangunan senilai Rp 57 miliar.

Adapun penyitaan itu dilakukan penyidik terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait suap perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen yang menjerat Angin.

"Tim penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga terkait dengan perkara. Di antaranya berupa bidang tanah dan bangunan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melaluin keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022).

"Sejauh ini aset-aset yang telah disita tersebut bernilai ekonomis sekitar Rp 57 miliar," ucap Ali.

Ali menyampaikan, kebijakan KPK saat ini dalam pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan tidak hanya menghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara.

Baca juga: Kasus TPPU, KPK Dalami Aset Tanah Angin Prayitno Aji di Bogor

Namun, juga mengoptimalkan asset recovery melalui perampasan aset. Sehingga, ujar dia, penegakkan hukum tindak pidana korupsi memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sumbangsih bagi penerimaan kas negara.

"KPK mengupayakan asset recovery tersebut di antaranya melalui tuntutan uang pengganti, denda, maupun perampasan aset melalui penerapan TPPU," kata Ali.

Sebelumnya, eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak itu divonis 9 tahun penjara setelah dinilai terbukti melakukan tindak pidana rekayasa nilai pajak sejumlah pihak.

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Angin Prayitno Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama,” ucap hakim ketua Fahzal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (4/2/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Angin Prayitno Aji berupa pidana penjara 9 tahun,” sambungnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Angin Prayitno Aji Tersangka TPPU

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.