Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/02/2022, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027 Viryan mengatakan, perlu ada reformulasi terkait manajemen pemilu agar peristiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019 tak terulang.

Ia menyebutkan, KPU perlu menentukan kriteria untuk menjadi petugas KPPS.

"Kami mulai untuk aspek SDM perlu kriteria KPPS," ujar Viryan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Viryan mengatakan, harus ada syarat dan persiapan menjadi petugas KPPS. Menurut dia, hal ini sudah diterapkan pada Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Calon Anggota KPU: Peristiwa Petugas Pemilu Meninggal Tak Boleh Terulang

"Kita menghasilkan formula pemungutan dan penghitungan suara di masa pandemi yang bukan hanya berhasil mencegah warga terpapar saat pemungutan dan penghitungan suara, justru jajaran kami menjadi agen perlawanan Covid-19 dan upaya-upaya yang kita lakukan di Pemilu Serentak 2020 diadopsi negara-negara lain," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Viryan, yang merupakan calon petahana, menyatakan ada dua kelompok masalah pemilu di Indonesia yaitu kompleksitas dan kerumitan.

Masalah ini yang kemudian mengakibatkan banyak petugas KPPS meninggal dunia di Pemilu 2019.

Dampak lain akibat pemilu yang kompleks dan rumit, yaitu terbukanya potensi manipulasi atau kecurigaan di setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan.

Viryan pun berpendapat, selama ini tidak perubahan signifikan terhadap manajemen pemilu dari tahun ke tahun.

Baca juga: Calon Anggota KPU Ini Bikin Ketawa Anggota DPR karena Tak Bisa Baca Tulisan Sendiri

Karena itu, berangkat dari visi dan misinya, Viryan mengatakan perlu ada langkah transformasi manajemen pemilu.

"Kami menawarkan 'Tri Strategi Gotong Royong'. Ada 27 langkah transformasi manajemen yang perlu kita lakukan dengan tiga kata kunci," kata dia.

Ketiga kata kunci itu adalah reformulasi, literasi, dan digitalisasi. Viryan juga mengungkapkan program 100 hari yang perlu dilakukan KPU.

Program tersebut adalah redesain proses kerja di TPS, membangun peta digital pemilu Indonesia dan KPU Mobile, serta vaksin demokrasi dan pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.