Kompas.com - 15/02/2022, 07:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comKejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) dalam proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kini memutuskan perkara itu akan ditangani seacra koneksitas, yakni dengan peradilan umum dan peradilan militer.

Penanganan secara koneksitas dipilih karena berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Senin (14/2/2022) menyatakan ada tindak pidana dari unsur sipil dan militer dalam kasus itu.

“Sepakat untuk mengusulkan penanganan perkara ini ditangani secara koneksitas,” kata Burhanuddin secara virtual, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Setelah melakukan gelar perkara, Burhanuddin langsung meminta jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (JAM-Pidmil) segera membentuk tim untuk menangani kasus itu.

Jaksa Agung pun mendesak agar kasus dugaan korupsi satelit di Kemenhan itu segera menemukan titik terang.

“Dan diharapkan tim penyidik koneksitas diharapakan segera dapat menetapkan tersangka,” ujarnya.

Baca juga: Panglima Dikabarkan Beri Izin Anggota TNI Aktif dan Purnawirawan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Sementara itu, JAM-Pidmil Anwar Saadi menyatakan tim penyidik koneksitas ini nantinya akan terdiri dari pihak jaksa penyidik, POM TNI, serta oditur militer.

Adapun dalam proses penyidikan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi.

Rudiantara diperiksa

Kejagung pun sudah memeriksa sejumlah pihak terkait kasus pengadaan satelit Kemenhan, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomifo) RI Periode 2014-2019, Rudiantara, pada Jumat (11/2/2022).

Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Supardi, tim penyidik mendalami soal pengalihan satelit dari Kemenkominfo ke Kemenhan.

"Iya (didalami terkait proses pengalihan ke Kemenhan). Izin pengelolaan Orbit 123 BT," kata Supardi saat dikonfirmasi.

Baca juga: Mengingat Lagi Duduk Perkara Proyek Satelit Kemenhan yang Rugikan Negara Ratusan Miliar...

Sebelum Rudiantara diperiksa, beberapa staf dan mantan pejabat di Kominfo juga diperiksa Kejagung.

Pada 2 Februari 2022, dua saksi berinisial BS dan M yang bekerja di Kominfo diperiksa. Namun tak dijelaskan secara detail jabatan saksi dalam perkara itu.

Pada 4 Februari 2022, Mantan Kasubdit Orbit Satelit Dirjen SDPPI Kominfo berinisial M diperiksa.

Selain itu, ada tiga jenderal purnawirawan TNI juga telah diperiksa pada 7 Februari 2022.

Ketiganya yakni mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan RI, Laksamana Madya TNI (Purn) AP.

Baca juga: Sindiran Puan Maharani, Jawaban Ganjar Pranowo, dan Rivalitas Menuju Pilpres 2024

Lalu, Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI, Laksamana Muda TNI (Purn) inisial L dan Mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemenhan RI Laksamana Pertama TNI (Purn) inisial L.

Selain itu ada sejumlah saksi, termasuk dari PT DNK dan PT LEN yang juga sudah diperiksa penyidik. Bahkan ada 3 lokasi yang sudah digeledah.

Pada 18 Januari 2022), Kejagung juga memeriksa pimpinan dari PT DNK yakni inisial SW selaku Presiden Direktur PT DNK inisial AW dan Direktur Utama PT DNK atau Tim Ahli Kementerian Pertahanan.

Adapun salah satu lokasi yang digeledah adalah apartemen milik saksi SW.

Kemudian, dua lokasi yang digeledah merupakan kantor PT DNK yang beralamat di Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan dan di Panin Tower Senayan City Lantai 18A Jakarta Pusat.

Selain menggeledah, Kejagung juga menyita sejumlah barang bukti, yakni tiga kontainer plastik dokumen dan 30 buah barang bukti elektronik.

"Terhadap barang yang disita tersebut akan dijadikan barang bukti," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Mahfud Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghambat Kasus Satelit di Kemenhan Dibuka Jelas

Indikasi kerugian negara Rp 515 miliar

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, kerugian negara sementara dalam kasus pengadaan satelit di Kemenhan) tahun 2015-2021 berkisar Rp 515 miliar.

Febrie menegaskan jumlah itu masih temuan sementara. Namun, Febrie tidak menjelaskan detil soal asal usul dugaan kerugian tersebut.

“Ada indikasi kerugian negara dalam sewa tersebut, sudah kita keluarkan sejumlah uang yang nilainya Rp 515 miliar. Untuk sementara, ini yang kita temukan,” kata Febrie secara virtual, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menyatakan, kasus ini membuat negara berpotensi ditagih pembayaran yang bernilai miliaran rupiah.

Sebab, selain keharusan membayar kepada pihak Navayo, Kemenhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells dan Telesat yang sebelumnya telah menjalin kontrak dengan Kemenhan.

"Sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada 13 Januari 2022.

Awal kejadian

Kasus permasalahan pengelolaan satelit ini bermula ketika Satelit Garuda-1 keluar orbit dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) yang menyebabkan terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015.

Berdasarkan aturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit.

Apabila tak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Baca juga: Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ketika slot orbit 123 mengalami kekosongan pengelolaan, Kemenhan kemudian mengajukan permintaan untuk mendapatkan hak pengelolaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Padahal saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015 itu, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Kontrak itu juga dibuat meskipun hak penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Baca juga: Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016, yang anggarannya pada 2015 juga belum tersedia.

Kemudian, pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.

Akibatnya, pada 9 Juli 2019, pihak Avanti mengajukan gugatan dan pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis sekitar Rp 515 miliar.

Tak hanya itu, tahun 2021, pihak Navayo mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta kepada Kemenhan. Karena tidak dibayarkan, Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021, Kemenhan harus membayar USD 20.901.209 atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

Nasional
12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR Hari Ini

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR Hari Ini

Nasional
Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Nasional
Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Nasional
Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Nasional
Pagi Buta, Pelarian AH Nasution dari Kepungan Pasukan Cakrabirawa...

Pagi Buta, Pelarian AH Nasution dari Kepungan Pasukan Cakrabirawa...

Nasional
Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Nasional
Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Nasional
Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut 'Fit and Proper Test' Hari Ini

Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut "Fit and Proper Test" Hari Ini

Nasional
Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Nasional
Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Nasional
TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.