Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Vaksinasi sampai Disiplin Prokes Syarat Indonesia Bebas Pembatasan

Kompas.com - 14/02/2022, 20:25 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Dicky Budiman menyatakan rakyat Indonesia untuk saat ini harus bersabar jika memang mengimpikan hidup dengan pelonggaran protokol kesehatan seperti yang dilakukan di negara lain salah satu contohnya Denmark.

Menurut peneliti kesehatan masyarakat dari Griffith University, Australia itu ada sejumlah hal yang membuat Indonesia belum bisa menerapkan kebijakan seperti di Denmark.

"Kita tidak bisa serta merta sama dengan negara kaya. Mereka bukan hanya kaya tapi juga dari sisi modalitasnya dan kondisi pengendalian pandeminya berbeda dibandingkan dengan Indonesia," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Dicky mengatakan, persentasi pencapaian vaksinasi 2 dosis di Denmark saat ini hampir mencapai 90 persen. Sedangkan persentase pencapaian vaksinasi ketiga khusus lansia di Denmark sudah mencapai 90 persen.

Baca juga: Aturan PPKM Level 3 Disesuaikan, Luhut: Kapasitas Aktivitas Sosial Budaya Hingga Wisata Boleh 50 Persen

Menurut Dicky dari sisi vaksinasi saja modal imunitas masyarakat Denmark sudah tinggi. Selain itu, menurut Dicky kemampuan Denmark dalam melakukan pencegahan, perlindungan, dan deteksi dini sudah jauh lebih kuat.

"Kapasitas testing mereka 20 kali lipat dari Indonesia dari per 1000 populasi," ujar Dicky.

Selain itu, Dicky mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di negara-negara Skandinavia rata-rata tinggi kepercayaan pada pemerintah. Bahkan sebelum mengambil kebijakan itu, pemerintah Denmark melakukan jajak pendapat untuk mengetahui pendapat masyarakat.

Hasil survei, kata Dicky, memperlihatkan 70 persen masyarakat Denmark sepakat dengan pelonggaran protokol kesehatan. Dicky mengatakan, layanan kesehatan di Denmark juga memadai sehingga masyarakat tidak kesulitan mengakses.

"Berbeda situasinya dengan Indonesia. Itu semuanya yang disebutkan kita belum bisa melakukannya," ujar Dicky.

Baca juga: Negara Lain Sudah Tak Ada Pembatasan, Luhut: Kita Lebih Konservatif

Dicky mengatakan, kemampuan setiap daerah di Indonesia dalam hal pengendalian pandemi juga berbeda. Maka dari itu menurut dia salah satu kunci Indonesia menghadapi pandemi adalah tingkatkan terus vaksinasi.

Selain itu, menurut Dicky untuk saat ini penerapan protokol kesehatan seperti mengenakan masker hingga membatasi mobilitas di Indonesia masih harus dilakukan secara disiplin.

"Kuncinya ada di kecepatan cakupan vaksinasi. Vaksinasi 2 dosis paling tidak 90 persen atau paling tidak 80 persen sebelum akhir tahun. Dosis ketiga 80 persen atau 70 persen sebelum akhir tahun. Kalau hal itu bisa dilakukan setidaknya awal tahun atau triwulan tahun depan kita bisa menikmati kelonggaran," ucap Dicky.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

Nasional
Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com