Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/02/2022, 09:14 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat terkait pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan dua wiraswasta, yakni Mahmud Ali Zain dan Abdul Majid, di kantor Ditreskrimsus Polda Jatim, Kamis (10/2/2022).

"Keduanya dikonfirmasi terkait alasan diajukannya permohonan pembubaran PT SGP ke PN Surabaya dan juga mengenai adanya dugaan pemberian sejumlah uang untuk tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) agar permohonan dimaksud dikabulkan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).

Baca juga: KPK Panggil Panitera PN Surabaya sebagai Saksi dalam Kasus Hakim Itong

Dalam kasus ini, KPK juga mengumumkan panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan; dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono, sebagai tersangka.

Diketahui, ketiga tersangka dalam perkara ini diamankan KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi.

Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Baca juga: Kasus Hakim Itong, KPK Panggil Wakil Ketua PN Surabaya sebagai Saksi

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian, Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta kepada Itong melalui Hamdan.

Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan kepada keduanya dan melanjutkan penangkapan kepada Itong.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk 'Kepentingan Politik', PKB Buka Suara

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk "Kepentingan Politik", PKB Buka Suara

Nasional
Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Nasional
Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Nasional
MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Nasional
Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Nasional
Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.