Kompas.com - 13/02/2022, 20:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mewakili koalisi kampus, Hurriyah mengingatkan Komisi II DPR untuk utamakan prinsip inklusivitas dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 14-16 Februari 2022.

Dalam hal ini, ia meminta agar Komisi II memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di KPU-Bawaslu periode 2022-2027.

Baca juga: Eks Komisioner Bawaslu Harap Puan Bisa Pastikan Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu

"Proses seleksi penyelenggara pemilu yang saat ini memasuki tahap akhir, yaitu uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, merupakan momentum yang sangat krusial dan strategis untuk memastikan komposisi penyelenggara pemilu yang terpilih. Didasarkan pada prinsip inklusivitas yang mengedepankan kesetaraan gender," kata Hurriyah dalam konferensi pers "Memastikan Keterpilihan Perempuan Minimal 30 Persen dalam Penyelenggara Pemilu", Minggu (13/2/2022).

Hurriyah mengatakan, aturan lembaga penyelenggara pemilu juga sudah didasarkan pada Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tepatnya Pasal 22E ayat 5.

Aturan tersebut diharapkan dapat menjadi ketentuan bagi DPR dalam membuat keputusan politik terkait seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

"Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 merupakan jantung pembuatan keputusan politik yang mengatur seleksi kepemimpinan negara secara jujur, adil, demokratis dan berintegritas," jelas dia..

Baca juga: Pusako Harap Keterwakilan Perempuan Penyelenggara Pemilu Minimal 50 Persen

Menurut Hurriyah, prinsip inklusivitas begitu penting karena demokrasi bergantung pada partisipasi dan representasi semua warga negara.

Dia menjelaskan, inklusi politik merujuk pada gagasan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi pada berfungsinya institusi dan proses demokrasi.

"Di dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu, itu artinya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama. Serta setara untuk berpartisipasi dalam lembaga penyelenggara pemilu," ungkap Hurriyah.

Hurriyah mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif, penting untuk dipastikan agar lembaga penyelenggara pemilu memiliki komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Suruh Bharada E Menembak, Sambo Tembakkan Pistol Brigadir J ke Dinding untuk Rekayasa Kasus

Setelah Suruh Bharada E Menembak, Sambo Tembakkan Pistol Brigadir J ke Dinding untuk Rekayasa Kasus

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Anggota DPR Anggap Sudah Penuhi Harapan Publik

Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Anggota DPR Anggap Sudah Penuhi Harapan Publik

Nasional
Ada 5 Sidik Jari dan DNA di TKP Kematian Brigadir J, Termasuk Sambo serta Istrinya

Ada 5 Sidik Jari dan DNA di TKP Kematian Brigadir J, Termasuk Sambo serta Istrinya

Nasional
Polisi Tinggalkan Rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga Utara II

Polisi Tinggalkan Rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga Utara II

Nasional
Polri: Irjen Sambo Buat Skenario Penembakan Brigadir J

Polri: Irjen Sambo Buat Skenario Penembakan Brigadir J

Nasional
Kabareskrim: Pelecehan Brigadir J kepada Istri Ferdy Sambo Kecil Kemungkinannya

Kabareskrim: Pelecehan Brigadir J kepada Istri Ferdy Sambo Kecil Kemungkinannya

Nasional
Peran Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Ambil CCTV, Perintahkan Pembunuhan, dan Buat Skenario Adu Tembak

Peran Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Ambil CCTV, Perintahkan Pembunuhan, dan Buat Skenario Adu Tembak

Nasional
Eks Kabareskrim: Ferdy Sambo Jenderal Polisi Pertama yang Terancam Hukuman Mati

Eks Kabareskrim: Ferdy Sambo Jenderal Polisi Pertama yang Terancam Hukuman Mati

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas HAM: Kami Hargai Keputusan Penyidik

Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas HAM: Kami Hargai Keputusan Penyidik

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Ditahan Usai Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Ditahan Usai Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peringati Hari Jadi Ke-65, LAN Berikan Apresiasi “LAN Award” Kepada Stakeholder

Peringati Hari Jadi Ke-65, LAN Berikan Apresiasi “LAN Award” Kepada Stakeholder

Nasional
Ini Pasal yang Menjerat Ferdy Sambo dan Tiga Anak Buahnya

Ini Pasal yang Menjerat Ferdy Sambo dan Tiga Anak Buahnya

Nasional
Soal Ferdy Sambo Ikut Tembak Brigadir J atau Tidak, Polri Masih Mendalaminya

Soal Ferdy Sambo Ikut Tembak Brigadir J atau Tidak, Polri Masih Mendalaminya

Nasional
Ferdy Sambo Rancang Skenario Seolah Ada Adu Tembak yang Tewaskan Brigadir J

Ferdy Sambo Rancang Skenario Seolah Ada Adu Tembak yang Tewaskan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Terancam Hukuman Mati

Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Terancam Hukuman Mati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.