Kompas.com - 13/02/2022, 10:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menerapkan berbagai model kurikulum pendidikan Indonesia sejak masa pasca kemerdekaan sampai saat ini.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meluncurkan Kurikulum Merdeka yang disiapkan untuk tingkat sekolah menengah atas atau umum (SMA/SMU). Kurikulum itu mulai diterapkan pada Tahun Ajaran 2022/2023.

Lewat kurikulum ini, siswa SMA (Sekolah Menengah Atas), SMA LB (Luar Biasa), dan Madrasah aliyah (MA), bisa memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Selain itu, Kurikulum Merdeka tidak akan membuat sekat-sekat penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa yang selama diterapkan kepada para pelajar SMU.

Menurut Mendikbud Ristek Nadiem Makarim Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai Kurikulum Prototipe ini akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.

Indonesia tercatat sudah menerapkan sejumlah kurikulum berbeda. Hal itu terkait dengan perkembangan zaman mulai dari masa pasca kemerdekaan hingga pembangunan.

Baca juga: Khusus SMA, Ini Bedanya Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Sebelumnya

Berikut ini paparan singkat mengenai perjalanan dan perubahan kurikulum di Indonesia yang  dirangkum Kompas.com dari berbagai sumber:

1. Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)

Kurikulum 1947 dibuat dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan Sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan.

Awalnya kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum itu pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia meneken kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949.

2. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952)

Pada 1952 pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan Kurikulum 1947.

Di dalam Kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran.

Baca juga: Saat Kurikulum Merdeka Belajar Akan Menghapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA...

3. Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)

Kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitikberatkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmani atau disebut Pancawardhana.

Dalam penerapan kurikulum itu proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal itu pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.