Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Tenaga Ahli KSP Sebut Petisi Tolak IKN Pindah Dipertimbangkan | Gus Yahya Sebut PDI-P Bukan Sekadar Partner NU

Kompas.com - 13/02/2022, 07:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong tentang pemerintah akan mempertimbangkan petisi yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih menjadi berita yang ramai dibaca di Kompas.com pada Sabtu (12/2/2022).

Selain itu, berita tentang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau lebih akrab disapa Gus Yahya mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bukan hanya sekedar partner dalam memajukan peradaban bangsa juga ramai dibaca.

Pemberitaan populer lainnya adalah tentang kasus Covid-19 Indonesia di Indonesia bertambah 55.209, sehingga total menjadi 4.763.252 kasus.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Tenaga Ahli KSP Sebut Petisi Tolak Pemindahan IKN Dipertimbangkan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan petisi yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, semua pandangan yang pro dan yang kontra tetap menjadi pertimbangan pemerintah.

"Iya (dipertimbangkan). Semua pandangan tentu dipertimbangkan. Yang pro dan yang kontra," ujar Wandy dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (12/2/2022).

Termasuk, kata dia, pandangan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang mendukung pemindahan IKN.

"Dan bahkan sudah mulai membangun kantor di sana. Juga pandangan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang bersikap sama," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 45 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur. Adapun petisi penolakan IKN Nusantara yang diprakarsai oleh Narasi Institute itu digalang melalui situs change.org dan ditujukan kepada presiden Joko Widodo, DPR, DPD dan MK.

Yahya Cholil Staquf saat menjabat Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan keterangan pers usai sidang pleno laporan pertanggungjawaban PBNU pada Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Kamis (23/12/2021). Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya itu maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-34. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Yahya Cholil Staquf saat menjabat Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan keterangan pers usai sidang pleno laporan pertanggungjawaban PBNU pada Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Kamis (23/12/2021). Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya itu maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-34. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

2. Gus Yahya: PDI-P Bukan Sekadar Partner NU...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau lebih akrab disapa Gus Yahya mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bukan hanya sekedar partner dalam memajukan peradaban bangsa.

Menurutnya, PBNU dan PDI-P punya kesamaan dasar perjuangan yang sama untuk masyarakat.

"Kita ingin berjuang meningkatkan kualitas hidup. Tapi jangan sampai membuat kerusakan terhadap bumi sebagai lingkungan hidup kita dan tatanan hidup itu sendiri," ujar Gus Yahya saat memberikan sambutan pada perayaan harlah ke-96 PDI-P yang disampaikannya secara virtual pada Sabtu (12/2/2022).

"Yang jelas, dalam hal ini PDI-P akan menjadi bukan hanya sekadar partner, tapi akan menjadi salah satu komponen senyawa di dalam perjuangan," lanjutnya.

Dalam perjuangannya, kata Gus Yahya, PBNU memiliki semangat 'Merawat Jagat'. Artinya, jangan sampai membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini apalagi melakukan penghacuran-penghacuran.

"Jika ada yang dirasa belum sempurna, dirinya mengajak bersama-sama untuk memperbaikinya dengan strategi menyempurnakan bukan dengan saling merusak. Inilah prinsip yang ingin ditegakkan NU ke depan," tutur Gus Yahya.

"Hal inilah yang menjadi dasar PDI-P bisa berjalan beriringan dengan PBNU. Dan tentu jika keduanya konsisten, akan membawa dampak baik bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Dia menambahkan, selama kedua belah pihak setia kepada semangat dasar ini maka akan terus terjadi sinergi.

"Yang mudah-mudahan membawa kemaslahatan yang besar untuk bangsa, negara, dan untuk kemanusian," tambah Gus Yahya.

Ilustrasi virus corona, virus NeoCov ditemukan ilmuwan Wuhan, China, diklaim sebagai varian baru Covid (Neo Covid).SHUTTERSTOCK/Corona Borealis Studio Ilustrasi virus corona, virus NeoCov ditemukan ilmuwan Wuhan, China, diklaim sebagai varian baru Covid (Neo Covid).

3. UPDATE 12 Februari: Tambah 55.209, Total 4.763.252 Kasus Covid-19 Indonesia

Data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Sabtu (12/2/2022) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 55.209 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.763.252 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 kepada wartawan pada Sabtu sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id.

Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 32.570.

Dengan demikian, jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.282.847. Akan tetapi, jumlah kasus kematian setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah.

Pada periode 11-12 Februari 2022 ada 107 kasus kematian. Sehingga, kasus kematian dari Covid-19 kini mencapai 145.065.

Covid-19 Satgas juga melaporkan saat ini tercatat ada 335.340 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 30.604 orang yang berstatus suspek. Lebih lanjut, terdapat 510 kabupaten/kota yang terpapar Covid-19 di 34 provinsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.