Kompas.com - 11/02/2022, 19:02 WIB
Ilustrasi. KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendorong para tokoh yang masuk bursa pencalonan presiden untuk berbicara mengenai isu-isu yang substantif.

Ray berpandangan, elektabilitas para tokoh tersebut selama ini hanya ditopang oleh pencitraan, bukan karena visi dan sikap.

"Untuk situasi yang seperti sekrang ini, perlu juga mendorong satu isu, betapa penting masyarakat kita dialihkan perhatiannya dari urusan-urusan yang bersifat simbolik, bersifat pencitraan, ke urusan-urusan yang lebih substantif," kata Ray dalam sebuah diskusi, Jumat (11/2/2022).

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Diprediksi Terhambat akibat Peristiwa Wadas

Ray menyayangkan, para tokoh yang masuk bursa capres cenderung diam saat ada sebuah isu besar yang menyita publik, contohnya kasus tindakan represif aparat di Desa Wadas beberapa hari yang lalu.

Tak hanya soal Wadas, Ray menyebutkan, para kandidat juga harus berani berbicara soal isu-isu lainnnya seperti revisi UU KPK maupun omnibus law UU Cipta Kerja.

Padahal, menurut Ray, penting bagi publik untuk mengetahui sikap seorang pemimpin dalam menghadapi isu-isu besar agar publik tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka bila terpilih pada Pilpres 2024.

"Ketika mereka dihantam dengan isu-isu penting terhadap bangsa dan negara, itu mereka lebih baik memilih diam. Oleh karena itu, sekalipun kita mengetahui figurnya, tetapi sebetulnya dari figur-figur ini kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah 2024 mendatang," ujar Ray.

Baca juga: Belum Putuskan Capres, Gerindra: Ada Forum Tentukan Prabowo Akan Maju atau Tidak

Ray menambahkan, hal ini mesti dilakukan jauh-jauh hari agar sikap para calon atas isu-isu substantif tersebut tidak menjadi diskursus yang baru diperbincangkan ketika mendekati hari pencoblosan.

"Itu diujikan kepada mereka yang kebetulan elektabilitasnya naik, itu ada alat ujinya, 1,5 tahun ini kita akan melihat sikap dan konsistensi mereka terhadap isu-isu yang sedang diperjuangkan," kata Ray.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.