Rekomendasi YLKI untuk Pemerintah dan Masyarakat soal Langkanya Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merekomendasikan sejumlah hal terkait kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, meski pemerintah sudah mengambil kebijakan harga subsidi.

Masing-masing rekomendasi ini ditujukan YLKI kepada tiga pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

"Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan lagi kuota kebutuhan dalam negeri dan juga pasokan pemerataan distribusi minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat," kata peneliti YLKI Niti Emiliana dalam konferensi pers, Jumat (11/2/2022).

Baca juga: Survei YLKI: Mayoritas Toko di Jakarta dan Bekasi Tak Punya Stok Minyak Goreng

Bukan tanpa alasan, YLKI menemukan kejanggalan di mana minyak goreng justru mengalami kelangkaan di pasar, padahal pemerintah telah menurunkan minyak goreng subsidi menjadi Rp 14.000 per liter.

"Sangat menyulitkan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, YLKI juga masih menemukan harga minyak goreng yang tidak sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah juga diminta lebih memperhatikan kembali pengaturan harga pasaran minyak goreng di masyarakat agar tidak terlalu tinggi.

"Sementara itu, untuk konsumen disarankan agar lebih bersabar dan menghemat dalam penggunaan minyak goreng. Sehingga tidak terjadi panic buying," lanjut Niti.

Niti menjelaskan, pihaknya telah melakukan wawancara kepada konsumen dari Balai Perempuan Disabilitas Koalisi Perempuan Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 4 Februari 2022, YLKI menemukan bahwa minyak goreng subsidi justru diborong oleh konsumen yang berpendapatan tinggi.

"Kalaupun ada minyak subsidi, saat mau beli sudah habis. Orang yang punya uang jangan beli lebih dari satu. Jadi keborong sama orang yang punya uang. Akhirnya beli yang curah karena sulit mendapatkan yang subsidi," ungkap Niti.

Baca juga: YLKI Minta Pemerintah Perhatikan Kuota Kebutuhan dan Pengaturan Harga Minyak Goreng

Terakhir, YLKI merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan kebijakan pada konsumen terkait pembatasan pembelian minyak goreng.

Untuk produsen, YLKI berharap dapat lebih memproduksi minyak dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Sebab, Indonesia sendiri saat ini berstatus sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Lantas, mengapa harga minyak goreng justru melambung tinggi?," kata Niti.