Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP: Pemerintah Beri Akses Komnas HAM Lakukan Penyelidikan Pembangunan Waduk Bener di Wadas

Kompas.com - 11/02/2022, 17:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas bersama Menko Polhukam Mahfud MD.

"Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (11/2/2022).

"Juga untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Komisi III DPR Temui Gubernur dan Kapolda Jateng, Bahas Persoalan Desa Wadas

Dia pun menegaskan, proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran.

Untuk itu, Komnas HAM juga dipersilakan menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM di sana.

Jaleswari juga menekankan bahwa pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener.

Hal itu menurutnya sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan.

"Proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya," tutur Jaleswari.

"Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” tambahnya.

Baca juga: Terjunkan 250 Personel ke Desa Wadas, Kapolda Jateng: Sudah Kita Tarik

Adapun rapat koordinasi bersama Menko Polhukam tersebut mendiskusikan beberapa hal. 

Mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra.

Dia berjanji nantinya akan melibatkan atau meminta Komnas HAM untuk menjadi fasilitator.

“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” ungkap Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Polri Lakukan Tindakan Terukur terhadap Penolak Tambang Wadas

Seperti diketahui, media sosial sempat ramai dengan tagar #WadasMelawan dan #SaveWadas.

Kata Wadas juga sempat menempati puncak trending di Twitter dengan ratusan ribu pembicaraan.

Hal ini berkaitan dengan kehadiran ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap untuk mendampingi Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecematan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com