Kompas.com - 11/02/2022, 15:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pinjaman online ilegal merupakan rentenir yang bertransformasi di era digital.

Menurutnya, untuk memberantas praktek pinjol ilegal diperlukan langkah kehati-hatian.

"Pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital. Perlu kehati-hatian untuk memberantasnya," kata Mahfud dalam webinar yang digelar OJK, Jumat (11/2/2022).

Baca juga: Cicilan di Pinjol Ilegal Tak Perlu Dibayar?

"Karena, di samping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu," sambung dia.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan upaya bersama guna memberantas dan menindak tegas praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, pinjol ilegal memberlakukan bunga pinjaman yang lebih tinggi dari bank, pinjaman tanpa jaminan, dan persetujuan terhadap akses data pribadi sebagai prasyarat pinjaman.

Syarat-syarat tersebut yang kemudian sering disalahgunakan penyedia layanan, khususnya pinjol yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK dan asosiasi.

Mahfud mengatakan, penutupan akses atau pemblokiran oleh Komenkominfo merupakan bagian tindakan administratif yang dapat dilakukan negara.

Hal ini dilakukan gar ruang bagi pinjol ilegal semakin tertutup dan korban tidak semakin meluas.

Baca juga: Pinjol Ilegal Pilih Berkantor di Kawasan PIK untuk Kelabui Petugas

Ia menegaskan bahwa langkah ini harus didukung dengan membuka akses pengaduan masyarakat yang mudah untuk dijangkau.

"Partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan yang ilegal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penanganan pinjol yang harus dibangun oleh negara," terang dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Nasional
Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Nasional
Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Nasional
ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Nasional
Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Nasional
Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Nasional
Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Nasional
Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Nasional
Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Nasional
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Nasional
Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Nasional
Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Nasional
Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Nasional
Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.