Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tukang Las Asing Kereta Cepat, Pemerintah Diminta Utamakan Tenaga Kerja Indonesia

Kompas.com - 11/02/2022, 14:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati meminta agar proyek nasional yang melibatkan kontraktor asing, mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

Hal tersebut menyikapi temuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait profesi tukang las rel kereta cepat Jakarta-Bandung berasal dari China.

"Yang kita harapkan, optimasi tenaga kerja Indonesia karena memiliki potensi yang sangat besar, apalagi di tengah pandemi banyak yang terdampak, kena PHK atau pengurangan pendapatan," kata Mufida dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).

Mufida meyakini, tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur berskala dunia.

Terlebih, ia mengingatkan, saat ini tenaga kerja Indonesia masih terpukul karena dampak pandemi. Sehingga, pemerintah diminta memprioritaskan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja pada proyek nasional.

Baca juga: Tukang Las Rel Kereta Cepat dari China, KCIC: Pengelasannya Menggunakan Teknologi yang Belum Bisa Dilakukan Tenaga Kerja Lokal

Politikus PKS ini mengaitkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Indonesia Emas 2045. Dalam pesan Jokowi, kata Mufida, Indonesia Emas harus pula didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Semangat dari Presiden Jokowi itu harus diimplementasikan dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia," jelasnya.

"Jikalau harus menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ada kewajiban menyertakan tenaga kerja pendamping dari Indonesia untuk alih teknologi. Pertanyaannya untuk TKA di sini, apakah dipatuhi ada tenaga kerja pendamping untuk alih teknologi?" tanya dia.

Soal alih teknologi, Mufida mengemukakan bahwa sejak awal pengajuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), pemerintah seharusnya sudah tahu peruntukan TKA di Indonesia untuk pekerjaan tertentu.

Sehingga, dari awal bisa diantisipasi dengan mengirim tenaga kerja Indonesia belajar metode dengan cara upskilling dan reskilling.

"Kita pernah kirim 1.500 PMI untuk mengerjakan proyek infrastruktur di beberapa negara. Termasuk mengirim 500 PMI ahli untuk proyek pembangkit listrik di beberapa negara seperti Irak, Bangladesh dan Vietnam. Artinya tenaga kerja kita itu mampu dan diakui dunia," kata dia.

Baca juga: Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China, Bappenas: Butuh Keahlian Tinggi

Di sisi lain, Mufida juga mengatakan bahwa pemerintah punya pusat pelatihan khusus las yang terbukti menelurkan alumni mumpuni dengan sertifikasi nasional dan internasional.

Dia menambahkan, Indonesia juga punya Balai Latihan Kerja (BLK) yang di dalamnya terdapat jurusan las.

"Alumninya bisa mengatasi beberapa proyek sulit baik di tengah laut. Misalnya di Karimun maupun proyek di kincir angin dengan ketinggian 80 meter bisa dikerjakan tenaga pengelas dari kita," tuturnya.

"Ini mungkin fenomena gunung es. Kita minta bukan hanya di proyek kereta cepat, tapi juga seluruh proyek nasional, semangat utamanya mengutamakan tenaga kerja Indonesia," tutup Mufida.

Baca juga: Tukang Las Rel Proyek Kereta Cepat Didatangkan dari China, Bappenas: Awalnya Terkejut, tapi...

Sebelumnya, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para TKA yang sebagian berasal dari China.

Para pekerja asing itu melakukan pekerjaan dengan berbagai tugas, misalnya bahkan sebagai tukang las.

"Sebagai contoh, misalnya kami sempat mengunjungi proyek kereta cepat Indonesia, Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat, misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," kata Pungky dalam rapat panitia kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa (8/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com