Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ridwan Kamil Beri "Bisikan Politis" ke Jokowi soal Desain IKN...

Kompas.com - 11/02/2022, 13:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan pengalamannya memberikan saran ke Presiden Joko Widodo soal desain ibu kota negara (IKN) yang akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dia mengungkapkan saran tersebut disampaikannya dalam waktu lima menit saja, tapi mengubah segalanya.

"Waktu awal-awalnya kan ada desain khusus yang beredar lah di internet yang tidak jelas asal-usulnya, tiba-tiba muncul. Membuat sebagian bingung dan terus diwacanakan," kata pria yang akrab disapa Emil ini dalam webinar Protalk Series yang ditayangkan kanal YouTube Ikatan Arsitek Indonesia, sebagaimana dilansir pada Jumat (11/2/2022).

"Sehingga saya punya kekhawatiran sebagai arsitek yang kebetulan gubernur kok tidak ada proses sebuah peristiwa besar ini dengan pelibatan demokratis yang luar biasa," lanjutnya.

Baca juga: Nagara Rimba Nusa, Juara Pertama Sayembara Gagasan Desain IKN

Emil lantas memberanikan diri bertemu Presiden Joko Widodo, bukan sebagai kepala daerah melainkan sebagai seorang arsitek.

"Dalam konteks itu ilmu dosennya keluar. Saya bawa kertas A3 terus saya bagi dua presentasinya karena cuma dikasih waktu lima menit," tutur Emil.

"Poin saya cuma tiga. Satu saya jelaskan ke Pak Jokowi contoh-contoh ibu kota gagal dari sisi livability, dari sisi skala. Saya cerita Brasilia, cerita ibu kota Myanmar, cerita sepinya Canberra, dan seterusnya," jelasnya.

Di halaman kertas yang kedua, Emil bercerita mengenai ibu kota negara di dunia yang berhasil.

Dia mencontohkan ibu kota Amerika Serikat, Washington DC.

Dia menjelaskan di luar fungsi-fungsi pemerintahannya, kehidupan kotanya, walkavility-nya, skalanya terjaga dengan sangat baik.

Baca juga: Kekhawatiran Ridwan Kamil soal Penataan Ruang IKN

"Poin ketiga, di situ saya tekankan Pak Presiden sebaiknya disayembarakan yang namanya desain ibu kota. Kalau tidak disayembarakan, akan terkesan ini ambisi seorang presiden," tutur Emil.

"Tapi kalau disayembarakan, saya bilang, kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia ikut mendesain masa depannya. Jadi, kalimat terakhir itu yang akhirnya membuat desain yang pertama tidak dipakai lagi," lanjutnya.

Setelah itu kemudian diadakan sayembara desain IKN yang mana Emil menjadi salah satu jurinya.

Sambil berseloroh, Emil menyebut dirinya 'menyelamatkan IKN' dengan sebuah tindakan politis.

"Jadi, saya menyelamatkan si ibu kota ini dengan sebuah tindakan politis, yaitu membisiki Pak Jokowi hanya dalam lima menit agar mau menyayembarakan," katanya.

"Minimal satu ronde membuat saya tidak menyesal lah. Hasilnya masih bisa luar biasa," tambahnya.

Baca juga: Arsitek Perlu Dilibatkan dalam Proyek Ibu Kota Negara Baru

Sebagaimana diketahui, akhirnya konsep desain "Nagara Rimba Nusa" menjadi pemenang pertama sayembara gagasan kawasan IKN.

Konsep desain itu diusung oleh tim Urban+ yang dimotori Sibarani Sofian.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pemenang ini dinilai memenuhi tiga kriteria.

"Kriteria pertama, IKN sebagai identitas bangsa untuk kemajuan peradaban negara Indonesia," kata Basuki pada 2021 lalu.

Kedua, lanjut dia, keberlanjutan kota yang ramah lingkungan atau environmental friendly, baik dari sosial ekonomi, dan kebencanaan.

Ketiga, kota bukan untuk generasi saat ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Karena itu, kota harus dirancang dengan desain yang menekankan pada kecerdasan, modern, dan memenuhi standar internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com