Kementerian KP Dukung Penerapan Blue Economy di Wakatobi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) mendukung penerapan blue economy (ekonomi biru) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, Wakatobi menjadi salah satu pilot project pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan.

Pasalnya, kabupaten yang didapuk sebagai surga wisata di timur Indonesia itu tak hanya memiliki keindahan wisata bawah laut, tetapi juga wisata pantai, peninggalan bersejarah, hingga seni budaya.

Selain itu, penerapan blue economy di kabupaten seluas 473,6 kilometer persegi itu juga berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian KP juga berkomitmen untuk bersinergi dengan Republik Seychelles dalam pengembangan blue economy di Indonesia melalui skema investasi bersama dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

"Sebagaimana diketahui, Seychelles merupakan negara pionir yang menginisiasi konsep blue bond sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Kusdiantoro mengatakan itu dalam "Kuliah Umum Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru" di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AKKP Wakatobi), Kamis, (10/2/2022).

“Program yang dikembangkan adalah blue bond sovereign sebagai produk investasi berbasis blue economy dan telah mendapat dukungan dari lembaga internasional," terangnya.

Kusdiantoro pun menilai, keberhasilan Seychelles menerapkan wisata bahari berbasis blue economy dirasa perlu menjadi best practices bagi generasi muda bahari untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia.

"Kebijakan blue economy yang ditetapkan Kementerian KP perlu mendapat dukungan dari stakeholder yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaannya,” katanya dalam keterangan tertlis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?

Menurutnya, hal tersebut perlu didukung dengan SDM yang terampil, serta memiliki pemahaman filosofis pengelolaan laut berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem.

“Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi bagian penting dari sinergi bersama Seychelles," paparnya.

Pada kesempatan ini, Kusdiantoro juga berharap, kuliah umum ini dapat meningkatkan potensi lulusan satuan pendidikan KP dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan.

Dia juga berharap lulusan satuan pendidikan KP terserap di bidang wisata bahari kelautan dan perikanan, baik di sektor industri maupun usaha di dalam maupun luar negeri.

Hal itu pun sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi dalam menciptakan “Kabupaten Konservasi nan Sentausa”.

Kunci sukses penerapan blue economy di Seychelles

DOK. Humas Kementerian KP Utusan khusus Republik Seychelles untuk ASEAN di AKKP Wakatobi Nico Barito dalam acara Kuliah Umum Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AKKP Wakatobi), Kamis, (10/2/2022).

Sementara itu, utusan khusus Republik Seychelles untuk ASEAN di AKKP Wakatobi Nico Barito mengatakan, kunci keberhasilan Seychelles dalam menghargai laut adalah dengan melindungi laut melalui blue economy.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

"Pengelolaan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan lingkungan penting untuk dilaksanakan,” katanya.

Dia menyebutkan, dalam menggerakkan blue economy atau manajemen kelautan, pihaknya melihat lebih jauh ke depan, baik dalam konsep perikanan, perdagangan, dan eksploitasi mineral dalam laut.

Nico juga menuturkan, terdapat empat indikator terlaksananya blue economy di Seychelles.

Pertama, industri perikanan tuna Seychelles telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan Seychelles yang menjadi pusat regional dan tuan rumah bagi lndian Ocean Tuna Commission (IOTC).

Kedua, terdapat obligasi biru berdaulat di dunia (sovereign blue bond). Obligasi biru ini merupakan instrumen keuangan perintis yang dirancang untuk mendukung proyek kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Ketiga, memperluas dukungan finansial dan kelembagaan untuk perluasan kawasan perlindungan laut, peningkatan tata kelola perikanan prioritas, dan pengembangan ekonomi biru Seychelles.

Baca juga: Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Keempat, pengelolaan perikanan merupakan fokus langsung dari obligasi biru dan inisiatif ini mengumpulkan investasi dalam pengelolaan perikanan, kawasan lindung laut, dan perluasan nilai makanan laut, sambil mempromosikan ketahanan laut untuk membangun kembali stok ikan.

Adapun, blue economy telah menjadi arah kebijakan Kementerian KP. Hal ini diwujudkan melalui tiga program terobosan yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Tiga program tersebut, yakni penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Kementerian KP juga menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang dikenal dengan blue economy.

Sebelumnya, Menteri Trenggono menyatakan, blue economy yang dikembangkan Kementerian KP diimplementasikan dengan prinsip keseimbangan ekologi.

Baca juga: Kementerian KP dan Alumni IPB Bersinergi untuk Keberlanjutan Perikanan

Keseimbangan ekologi adalah upaya menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan jangka panjang, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta perekonomian nasional.

Untuk itu, diperlukan upaya membangun jaringan kerja sama investasi blue economy dengan berbagai pihak, meliputi unsur pemerintah, swasta, kedutaan besar, praktisi atau profesional, perguruan tinggi, dan masyarakat umum.