Kementerian KP Dukung Penerapan Blue Economy di Wakatobi

Pertama, industri perikanan tuna Seychelles telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan Seychelles yang menjadi pusat regional dan tuan rumah bagi lndian Ocean Tuna Commission (IOTC).

Kedua, terdapat obligasi biru berdaulat di dunia (sovereign blue bond). Obligasi biru ini merupakan instrumen keuangan perintis yang dirancang untuk mendukung proyek kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Ketiga, memperluas dukungan finansial dan kelembagaan untuk perluasan kawasan perlindungan laut, peningkatan tata kelola perikanan prioritas, dan pengembangan ekonomi biru Seychelles.

Baca juga: Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Keempat, pengelolaan perikanan merupakan fokus langsung dari obligasi biru dan inisiatif ini mengumpulkan investasi dalam pengelolaan perikanan, kawasan lindung laut, dan perluasan nilai makanan laut, sambil mempromosikan ketahanan laut untuk membangun kembali stok ikan.

Adapun, blue economy telah menjadi arah kebijakan Kementerian KP. Hal ini diwujudkan melalui tiga program terobosan yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Tiga program tersebut, yakni penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Kementerian KP juga menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang dikenal dengan blue economy.

Sebelumnya, Menteri Trenggono menyatakan, blue economy yang dikembangkan Kementerian KP diimplementasikan dengan prinsip keseimbangan ekologi.

Baca juga: Kementerian KP dan Alumni IPB Bersinergi untuk Keberlanjutan Perikanan

Keseimbangan ekologi adalah upaya menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan jangka panjang, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta perekonomian nasional.

Untuk itu, diperlukan upaya membangun jaringan kerja sama investasi blue economy dengan berbagai pihak, meliputi unsur pemerintah, swasta, kedutaan besar, praktisi atau profesional, perguruan tinggi, dan masyarakat umum.