Kompas.com - 10/02/2022, 16:52 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan tak menikmati uang hasil korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur.

Yoory merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

“Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya bukti dimana terdakwa Yoory menikmati kerugian negara yang ditemukan,” sebut jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/2/2022) dikutip dari Antara.

Baca juga: Terdakwa Dugaan Korupsi Lahan Munjul Akan Dituntut Hari Ini, Berikut Beberapa Fakta Persidangannya

Namun jaksa menilai Yoory telah memperkaya orang lain maupun korporasi dalam perkara ini.

“Namun dengan demikian atas perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya para saksi dan korporasi PT Adonara Propertindo, dimana seluruhnya adalah Rp 152,5 miliar,” tutur jaksa.

Maka atas perbuatannya itu jaksa menuntut Yoory dengan pidana penjara 6 tahun dan 8 bulan.

“Ditambah denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan,” katanya.

Karena dinilai tak menikmati uang hasil korupsi maka Yoory tidak dituntut untuk membayarkan pidana pengganti untuk mengembalikan kerugian negara.

Adapun Yoory disebut jaksa memerintahkan pembelian lahan Munjul meski statusnya bermasalah.

Baca juga: Kasus Tanah Munjul, Eks Dirut Sarana Jaya Dituntut 6 Tahun 8 Bulan Penjara

Mayoritas lahan tersebut berada di kawasan zona hijau. Maka lahan tersebut tidak bisa digunakan untuk membangun Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tim pemeriksa PPSJ telah menyampaikan temuan itu pada Yoory, namun ia tetap memerintahkan pelunasan lahan ke PT Adonara Propertindo sebagai penjual.

Atas perbuatannya itu jaksa menilai Yoory terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan yakni Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.