Soal Peristiwa di Wadas, Demokrat: Pembangunan untuk Rakyat, Jangan Mencederai Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memperingatkan pemerintah bahwa pembangunan yang dilakukan semestinya bertujuan untuk rakyat, bukan malah menyakiti dan membuat rakyat trauma.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022) lalu.

"Pembangunan itu untuk rakyat, jangan malah mencederai rakyat, dan membuat rakyat trauma. Bukan berarti atas nama pembangunan, lalu pemerintah bisa berlaku semaunya, apalagi menyalahi aturan," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Kunjungan Spesifik ke Wadas, Komisi III Akan Tanyakan Peristiwa Penangkapan Warga ke Polda Jateng

Herzaky melanjutkan, pemerintah semestinya bersikap lebih bijak dengan mengedepankan dialog, bukan melakukan tindakan represif apalagi bertindak sewenang-wenang.

Ia pun menekankan, masyarakat saat ini sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi dan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.

Herzaky juga mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan material pembangunan Bendungan Wadas.

"Apakah memang krusial perlu menambang batu andesit di Desa Wadas, sampai menimbulkan konflik dan membuat warga desa setempat ketakutan? Apakah tidak ada pilihan lain?" tanya Herzaky.

"Harapan kita, pemerintah pusat bisa mencari solusi yang lebih baik. Semoga tanah Wadas yang subur, memberikan penghidupan dan ketenangan untuk warganya, bukan sebaliknya," kata dia.

Baca juga: Ombudsman Investigasi Dugaan Malaadministrasi dalam Pengamanan Polisi di Desa Wadas

Pada Selasa kemarin, ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk menemani petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan guna pembangunan proyek Bendungan Bener.

Aparat yang jumlahnya ratusan dan bersenjata lengkap tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga desa.

Dalam peristiwa itu, polisi menangkap sedikitnya 64 orang warga Wadas karena dituding membawa senjata tajam dan bersikap provokatif saat proses pengukuran tanah oleh tim BPN di lokasi. 

Baca juga: Pendekatan Dialogis Diharapkan Jadi Kunci Penyelesaian di Wadas

Namun, warga Desa Wadas membantah senjata tajam itu akan digunakan untuk merusuh, melainkan alat-alat milik warga yang biasa dipakai untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya. Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang mengnayam besek (kerajinan bambu) pakai pisau. Langsung dibawa polisi," kata Siswanto (30), warga Desa Wadas kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa malam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengeklaim polisi sudah bertindak sesuai prosedur dalam mengamankan pengukuran lahan di sana. Dia juga  memastikan, seluruh orang yang ditahan kini sudah dibebaskan.

"Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas, itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satu pun letusan senjata, tidak ada satu pun orang menjadi korban," kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (9/2/2022).