JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, salah satu yang perlu dievaluasi dari peristiwa di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, adalah verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut.
Menurutnya, pihak terkait mestinya tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial.
"Perlu dievaluasi adanya verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut agar tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/2/2022).
"Saat ini hal tersebut sedang dilakukan pemerintah untuk memastikan duduk perkara insiden tersebut. Setelah itu, barulah dapat ditentukan tindakan apa yang perlu diambil," lanjutnya.
Dia menambahkan, di tingkat legal formal, setiap bentuk pelanggaran prosedur di tingkat operasional oleh aparat sudah ada pengaturannya.
Baca juga: Ancaman Kerusakan Lingkungan hingga Hilangnya Mata Pencaharian Warga Wadas karena Proyek Bendungan
Baik itu terkait penindakan dan proses hukumnya serta yang sifatnya peraturan internal maupun di undang-undang (UU).
Sebelumnya, Jaleswari mengungkapkan, pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Wadas sangat berlebihan sehingga perlu dievaluasi.
Dia menegaskan, pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan.
Jaleswari mengingatkan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan hal tersebut kepada semua pihak.
Setiap persoalan sebaiknya mendahulukan dialog sebagai jalan keluar.
"Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, puluhan warga ditangkap polisi saat pengukuran lahan di Desa Wadas. Pengukuran tanah itu dilakukan dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.
Baca juga: Kapolri Diminta Tarik Personel dari Desa Wadas
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengeklaim sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang ditangkap polisi sudah dikembalikan ke keluarga.
"Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya," kata Ramadhan dalam YouTube Divisi Humas Polri pada Rabu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim bahwa Desa Wadas sudah dalam kondisi aman.
Mahfud mengatakan, segala informasi dan pemberitaan yang menggambarkan bahwa situasi di Wadas mencekam sama sekali tidak benar.
"Semua info dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Wadas pada Senin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial. Karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan secara daring, Rabu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.