Kompas.com - 10/02/2022, 02:00 WIB

KOMPAS.com - Salah satu tokoh yang pertama kali mengemukakan konsep pembagian kekuasaan adalah John Locke, seorang filsuf dari Inggris.

Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja.

Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan John Locke kemudian disebut teori trias politica.

John Locke mengemukakan teori trias politica sebagai teori pembagian kekuasaan di dalam negara yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu:

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah bagian dari kekuasaan negara yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.

Bagi Locke, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi.

Kekuasaan legislatif tidak bersifat sekehendak hati. Melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang.

Baca juga: Sejarah Rusia: Pergolakan Kekuasaan Sejak Awal Berdiri, Masa Kekaisaran, hingga Saat Ini

Diberikannya kekuasaan kepada legislatif tidak berarti legislatif memiliki kekuasaan yang lebih besar dari si pemberi kekuasaan. Maka, legislatif tidak bisa berbuat sewenang-wenang.

Kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepadanya oleh hukum alamiah, yaitu demi menjaga kelestarian diri sendiri dan segenap bangsa.

Kekuasaan legislatif tidak bertindak melebihi apa yang sudah ditetapkan.

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili.

Kekuasaan eksekutif berada di bawah kekuasaan legislatif, tetapi bukan berarti keduanya tidak saling berhubungan.

Kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pemerintah atau negara tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan.

Jika hukum melalui undang-undang ditiadakan sesuai kehendak bebas sang penguasa, maka akan memunculkan pemerintahan sewenang-wenang atau tirani.

Baca juga: Kekuasaan Kehakiman: Peran Lembaga Peradilan

Kekuasaan Federatif

Kekuasaan federatif adalah kekuasaan negara yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Kekuasaan federatif mengambil bagian dalam mengatur kerja sama dengan negara lain, perjanjian damai, atau menyatakan perang dengan negara lain.

Meskipun kekuasaan federatif berbeda dengan eksekutif, tetapi kedua kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan. Kedua kekuasaan ini membutuhkan kekuatan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya.

Sehingga, perlu adanya kerja sama agar tidak bertindak sendiri-sendiri atau terpisah yang dapat memicu keruntuhan.

 

Referensi

  • Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  • Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajagrafindo Persada
  • Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004. Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Nasional
Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Nasional
Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Nasional
Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Nasional
Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Nasional
Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Nasional
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Nasional
Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Nasional
Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Nasional
Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Nasional
Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Nasional
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.