Kompas.com - 09/02/2022, 21:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai polisi seharusnya menahan diri untuk mengerahkan personel bersenjata terkait pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).

Sebab, menurut dia, situasi kepemilikan lahan di wilayah itu masih belum pasti.

"Dalam situasi yang belum pasti ini Polda Jateng harus mencermati dan menahan dulu pengerahan personel bersenjatanya," kata Ketua IPW Sugeng Teguh saat dihubungi, Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Mahfud Klaim Penambangan di Desa Wadas Tak Langgar Hukum

Adapun petugas gabungan, yang sebagian besar polisi, memasuki Desa Wadas untuk mengawal 70 pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan terkait pembangunan Bendungan Bener.

Menurut Sugeng, pengukuran oleh tim BPN adalah bagian dari proses pemberian hak atas tanah. Namun itu masih belum bisa memastikan hak kepemilikan atas tanah yang diukur tersebut.

"Ini harus menjadi rujukan pihak-pihak termasuk Polda Jateng. Permintaan dua kementerian tidak serta merta memastikan bahwa tanah tersebut sudah jelas kepemilikannya," ucapnya.

Ia mengatakan, polisi memang dapat melakukan pengamanan terkait proses pengukuran proyek pengadaan untuk pembangunan kepentingan umum.

Namun, seharusnya itu dilakukan jika status tanah telah jelas atau clear dari sengketa dengan warga setempat.

"Bila belum jelas penyelesaian status kepemilikan lahan maka pengerahan Polri dalam melakukan pengukuran bisa berpotensi memunculkan represi fisik pada rakyat," ujarnya.

Terlebih jika ada perlawanan dari warga setempat, ia berpendapat akan semakin menimbulkan potensi konflik.

"Potensi konflik dan pelanggaran HAM cukup besar bila ada perlawanan dari warga yang sama-sama mengklaim memiliki hak," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Halik Sandera menilai tindakan pengawalan yang dilakukan polisi di Desa Wadas bersifat sewenang-wenang dan tidak menunjukkan komitmen perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Kapolri harus memberi atensi terhadap persoalan ini. Tindakan sewenang-wenang Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sama sekali tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan sikap humanis dari Kepolisian,” kata Halik kepada wartawan, Selasa (8/2/2022).

Pasalnya, menurut informasi dari Walhi, pada Selasa kemarin ribuan polisi yang datang ke Desa Wadas membawa peralatan lengkap seperti tameng, senjata, dan anjing polisi.

Sebanyak 64 orang ditangkap dan diinterogasi polisi. 

Namun per Rabu (9/2/2022), polisi memastikan semua warga yang ditangkap sudah dipulangkan ke pihak keluarga.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan dasar surat pendampingan aparat kepolisian, tertuang dalam Surat Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng.

Baca juga: Greenpeace: Penambangan di Desa Wadas Berpotensi Sebabkan Tanah Longsor dan Kekeringan

Selain itu, menurutnya, ada juga surat dari Kementerian ATR/BPN Kab. Purworejo Prov. Jateng No : AT.02.02/344-33.06/II/2022 Tanggal 4 Februari 2022 Perihal Permohonan Personil Pengamanan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng.

"Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu," ungkap Iqbal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.