Kompas.com - 09/02/2022, 18:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penolakan sebagian masyarakat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terhadap rencana penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener tidak akan berpengaruh secara hukum.

Menurut Mahfud, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tersebut.

"Penolakan sebagian masyarakat tidak akan berpengaruh secara hukum, karena tidak ada pelanggaran hukum pada acara pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan secara daring, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Mahfud MD: Pengukuran Tanah di Desa Wadas Akan Tetap Dilanjutkan

Mahfud mengungkapkan, warga yang tak setuju dengan proyek itu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN). Namun, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), gugatan tersebut ditolak.

"Artinya program pemerintah sudah benar, sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut analisis dampak lingkungan (Amdal) sudah terpenuhi. Tidak ada masalah yang dilanggar," tegasnya.

Ia pun menuturkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang belum setuju dengan program pemerintah tersebut.

Rencananya, dialog akan difasilitasi oleh Komnas HAM.

"Agar penambangan dan pembangunan waduk lancar, Gubernur Jateng akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi Komnas HAM," ujarnya.

Baca juga: Sederet Fakta Penangkapan 64 Warga Wadas, 10 di Bawah Umur hingga Ganjar Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga ditangkap polisi saat pengukuran lahan di Desa Wadas. Pengukuran tanah itu dilakukan dalam rangka penambangan batu andesit dan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengeklaim warga Desa Wadas yang ditangkap polisi sudah dikembalikan ke keluarga.

"Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya," kata Ramadhan, Rabu (9/2/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

Nasional
Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Nasional
BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

Nasional
KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

Nasional
Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Nasional
Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Nasional
KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan 'Force Majeure'

KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan "Force Majeure"

Nasional
Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal 'Stunting'

Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal "Stunting"

Nasional
Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Nasional
Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Nasional
Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.