Agus Suntoro
Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI

Peneliti pada Puslitbang Mahkamah Agung RI. Pernah menjadi penyelidik di berbagai kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah, Koordinator Penyelidik Audit HAM di Papua, Koordinator Penyelidik Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia, Angota Tim Penanganan Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia, dan menjadi penyusun beberapa RUU terkait HAM.

Wadas, Noda Pembangunan yang Selalu Berulang

Kompas.com - 09/02/2022, 13:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DESA Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah tidak pernah lepas dari konflik sumber daya alam – yang berimbas pada tercerabutnya hak atas rasa aman bagi penduduk setempat.

Terdapat dua akar masalah yang terjadi di sana, yakni rencana pembangunan Bendungan Bener dan berkaitan penambangan batu andesit.

Kekerasan terus saja berulang. Masih lekat memori kolektif publik pada 24 April 2021, dengan penangkapan sebelas warga Desa Wadas.

Mereka distigma sebagai pihak yang merintangi proyek infrastruktur berupa pembangunan Bendungan Bener.

Aksi damai dilakukan dalam rangka menolak pemasangan patok untuk proyek pembangunan Bendungan Bener yang dinilai akan merampas ruang hidup masyarakat setempat.

Meskipun Pemerintah berargumentasi pembangunan diperlukan untuk kepentingan irigasi 15.069 Ha.

Peristiwa paling aktual ini adalah penangkapan terhadap 23 warga Desa Wadas. Mereka adalah masyarakat yang memilih bersikap menolak lahannya dibebaskan untuk penambangan batu adesit.

Luas tanah yang akan dibebaskan mencapai 124 hektar. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas ini sedianya akan digunakan sebagai material untuk pembangunan Bendungan Bener yang lokasinya masih berada di Kabupaten Purworejo.

Meskipun publik mengecam berbagai peristiwa tersebut, Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan “enteng” menyebut tidak akan ada kekerasan apapun dalam peristiwa ini, meminta semua pihak meletakan pada pondasi yang sama dan soft.

Sebuah pernyataan yang kontradiktif dengan situasi di lapangan dengan adanya 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol, serta beberapa video yang beredar di publik.

Keberulangan pola kekerasan

Diakui bahwa pembangunan infrastruktur merupakan satu pilihan rasional dan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019: Agenda Pembangunan Nasional (Buku I) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, menyebut bahwa agenda pembangunan infrastruktur bertujuan untuk tiga hal, yaitu pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi, dan pengembangan kawasan.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur termasuk untuk pengadaan tanah diperkirakan mencapai Rp 6.421 Triliun atau rata-rata 6,08 persen dari PDB, sehingga stok kapital infrastruktur akan mencapai 50 persen dari PDB tahun 2024.

Sebagai dasar percepatan pembangunan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Terdapat 201 (dua ratus satu) proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Salah satunya adalah Bendungan Bener yang ditetapkan dalam urutan 136.

Implikasi dari penetapan PSN adalah doktriniasi bersifat top down yang mengamanatkan semua pihak harus mengamankan dan mensukseskan pembangunan ini.

Meskipun demikian, masihlah perlu dilihat apakah setiap proyek yang masuk dalam PSN otomatis memiliki urgensi sebagai kepentingan umum yang memiliki konsekuensi dalam aspek pengadaan tanah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinilai Tak Punya 'Legal Standing' Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Dinilai Tak Punya "Legal Standing" Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Nasional
Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Jokowi Sedih Dengar WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Nasional
Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Nasional
Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Nasional
Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.