Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Platform Asing Harus Ditata, Diatur agar Adil dengan yang Lokal

Kompas.com - 09/02/2022, 13:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keberadaan platform asing harus ditata agar adil dengan platform lokal.

Menurutnya penataan ini bertujuan memberikan iklim kompetisi yang seimbang dalam industri pers.

"Eksosistem industri pers harus terus ditata. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan," ujar Jokowi dalam pidatonya untuk Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang disampaikan secara virtual dari Istana Bogor, Rabu (9/2/2022).

"Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platofrm global dan lokal," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Bagian Penting dari Transformasi Ekonomi RI

Oleh karenanya Jokowi mengingatkan agar masyarakat Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global.

Sehingga secepatnya harus dibangun dikembangkan platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jokowi pun mengakui dalam dua tahun terakhir industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa berat.

Baca juga: Jokowi Sebut Sudah 325 Juta Dosis Vaksin Disuntikkan ke Warga, Sisa Stok 143 Juta

Pers harus mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital dan mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama.

Perubahan drastis landscape persaingan media menghadirkan berbagai persaingan yang pelik.

"Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar cuman klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan," papar kepala negara.

"Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media mainstream, media arus utama harus secepatnya bertranformasi. Harus semakin inovatif meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat," tegasnya.

Jokowi berharap media arus utama dapat selalu membanjiri berbagai kanal dan platform dengan berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten yang berkualitas.

Dengan demikian dapat menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada.

"Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda besar bangsa. Menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dukung Perbaikan Regulasi Pers

Oleh karenanya, presiden menyatakan dukungannya terkait perbaikan regulasi pers Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com