Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengerahan Aparat di Wadas, Anggota DPR: Harusnya Bantu Menyelesaikan, Bukan Ciptakan Masalah Baru

Kompas.com - 09/02/2022, 12:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengaku prihatin dengan tindakan aparat Polri yang represif dan berlebihan saat mendampingi kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022).

Didik menyatakan, pemerintah semestinya membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami, bukan malah menciptakan masalah baru bagi masyarakat.

"Pada dasarnya negara, pemerintah dan aparat harus hadir membantu menyelesaikan masalah masyarakat, dan bukan sebaliknya menambah atau menciptakan masalah baru bagi masyarakat," kata Didik dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).

"Jika menggunakan Pola-pola intimidatif, kekerasan, represif hanya akan mencederai upaya negara dalam melindungi warga negaranya," kata dia.

Baca juga: Pengerahan Aparat ke Desa Wadas Dinilai Anggota DPR seperti Mengulang Cara Orde Baru

Didik berpandangan, pendekatan represif Polri justru menjauh dari tujuan reformasi kultural Polri untuk menghadirkan Polri yang humanis serta menjadi sahabat dan pengayom masyarakat.

Menurut Didik, persoalan di Wadas semestinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat serta menghormati hak-hak mereka.

"Polri yang Presisi harusnya mampu membaca, merasakan dan menjadi satu kesatuan dengan kepentingan masyarakat, dan mencari penyelesaian yang baik secara damai dan kekeluargaan," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: LBH Yogyakarta Ungkap Ada 64 Warga Desa Wadas yang Ditangkap Polisi

Ia meyakini, Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo dapat bersikap bijak dan proporsional dalam mengatasi konisis tersebut.

Sebelum terlambat, kata Didik, ada baiknya Polri melakukan evaluasi serta mengambil langkah-langkah tepat dan cepat dalam rangka mencari penyelesaian baik untuk semua pihak.

Ia menegaskan, tidak perlu ada pengerahan otot dan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan ini, apalagi dengan upaya berlebihan dan menakut-nakuti masyarakat.

"Mereka adalah masyarakat kita dan warga negara yang harus mendapat perlindungan dan dihormati hak-haknya, jangan sampai mereka diperlakukan seolah-olah sebagai musuh negara," kata Didik.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Kapolri Kendalikan Tindakan Aparat Kepolisian di Desa Wadas

Selasa kemarin, ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk menemani petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan guna pembangunan proyek Bendungan Bener.

Aparat bersenjata lengkap yang banyak tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga desa.

Dalam peristiwa itu, polisi menangkap sedikitnya 23 orang warga Wadas karena dituding membawa senjata tajam dan bersikap provokatif saat proses pengukuran tanah oleh tim BPN di lokasi.

Baca juga: Aparat Dikerahkan ke Desa Wadas, Anggota DPR: Semestinya Polri Menjaga Warga Aman dan Tidak Diliputi Rasa Takut

Namun, warga Desa Wadas membantah senjata tajam itu akan digunakan untuk merusuh, melainkan alat-alat milik warga yang biasa dipakai untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya. Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang menganyam besek (kerajinan bambu) pakai pisau. Langsung dibawa polisi," kata Siswanto (30), warga Desa Wadas kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa malam.

Hingga Selasa malam, kata Siswanto, aparat gabungan polisi dan TNI bersenjata lengkap masih banyak yang berjaga di Desa Wadas. Tidak ada warga yang berani keluar rumah.

"Masih banyak polisi dan tentara di sini, mereka berjaga, senjata lengkap. Ada Brimob juga, pakai tameng-tameng," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Nasional
[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com