Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Putusan MK Soal UU Cipta Kerja di Balik Penolakan Warga Wadas pada Proyek Bendungan Bener

Kompas.com - 09/02/2022, 10:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

"Contohnya dalam upah minimal buruh. Dalam PP 36 (Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan) dikatakan (UMP) strategis tuh, tapi kan harus dijalankan. Kalau tidak, nanti tidak ada pedoman untuk kebijakan upah," urainya.

Dengan kata lain, sepanjang aturan atau kebijakan strategis dan berdampak luas dilakukan dengan transparan, partisipatif, serta rumusan dan tujuannya jelas, maka tidak boleh dilanggar.

Baca juga: Anggap Tindakan Polisi di Wadas Sewenang-wenang, Walhi Minta Kapolri Beri Atensi

Bendungan Bener bisa dijalankan selama mengikuti aturan

Menyikapi konflik yang terjadi dalam pembangunan Bendungan Bener, Prof Asep Warlan Yusuf menilai PSN itu bisa terus dilanjutkan asal sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

"Kalau sudah sesuai dengan tata ruang, aturan lingkungan hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya alam, amdalnya semua sudah diikuti, dan juga partisipatif, sah-sah saja," tegas Prof Asep.

Namun jika sepanjang pembentukan kebijakan dan pelaksanaannya meninggalkan prinsip-prinsip sesuai perundang-undangan, maka jelas akan ada persoalan yang timbul.

Baca juga: Warga Wadas: Banyak Polisi dan Tentara di Sini, Mereka Senjata Lengkap, Ada Brimob Juga

Untuk itu, Prof Asep mengingatkan pembangunan Bendungan Bener harus menampung aspirasi masyarakat, termasuk dari warga Desa Wadas.

"Jangan sampai nanti ini sudah strategis nasional tapi tidak transparan, partisipatif, meninggalkan dan menjauhkan dari pelibatan publik dan ahli, itu pasti akan ada problem, perlawanan atau penolakan," imbaunya.

Prof Asep kembali mengingatkan mengenai putusan uji materi UU Cipta kerja, bahwa setiap pembentukan kebijakan dan pelaksanaan pembentukan kebijakan, harus transparan, partisipatif, serta jelas tujuan dan rumusannya.

"Itu yang jadi titik berat dari uji formil di MK," tutup Prof Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com