Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Persen Perempuan Anggap Wajar Dipukul Suami, Kementerian PPPA: Tantangan Besar Ubah Mindset..

Kompas.com - 08/02/2022, 18:28 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan, sebanyak 30 persen perempuan menganggap wajar bila mereka dipukul suami lantaran lalai melakukan pekerjaan rumah tangga.

Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Hasil survei menunjukkan, 30 persen perempuan bilang, kalau saya dipukul karena terlambat mengasih makan anak, bersih-bersih rumah, itu dianggap wajar oleh perempuan itu sendiri. Konsep itu sebenarnya yang menjadi tantangan kita," kata Pribudiarta dalam Media Talks yang dilakukan secara daring, Selasa (8/2/2022).

Berdasarkan data Kementerian PPPA, terjadi peningkatan laporan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga: Kemenag: KDRT Tidak Bisa Dibenarkan, Apalagi Disembunyikan dengan Dalih Keluhuran Istri

Pada tahun 2021, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui platform Simfoni PPPA mencapai 10.368 kasus.

Jumlah tersebut meningkat 18,32 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 8,763 persen.

Sementara pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Simfoni PPPA mencapai 8.947 kasus.

Untuk jumlah kasus, Kementerian PPPA mencatat, ada 10.247 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021.

Jumlah tersebut meningkat 17,97 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 8.686 kasus.

Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Simfoni mencapai 8.854.

Baca juga: KDRT Tak Seharusnya Ditutupi, Kementerian PPPA: Jangan Takut Melapor

"Menurut saya, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah mindset, mengubah pandangan terhadap kekerasan, mengubah perilaku budaya kita terhadap kekerasan," kata Pribudiarta.

Adapun dari laporan yang diterima oleh KemenPPPA, sebanyak 39 persen perempuan mengaku mengalami kekerasan fisik dan sebanyak 73 persen kekerasan terjadi di rumah tangga.

Pribudiarta pun menekankan pentingnya peran berbagai komponen masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap kekerasan.

"Ini nggak bisa diserahkan ke pemerintah saja, harus seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, adat. Modal sosial ini lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com