Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Persen Perempuan Anggap Wajar Dipukul Suami, Kementerian PPPA: Tantangan Besar Ubah Mindset..

Kompas.com - 08/02/2022, 18:28 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan, sebanyak 30 persen perempuan menganggap wajar bila mereka dipukul suami lantaran lalai melakukan pekerjaan rumah tangga.

Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Hasil survei menunjukkan, 30 persen perempuan bilang, kalau saya dipukul karena terlambat mengasih makan anak, bersih-bersih rumah, itu dianggap wajar oleh perempuan itu sendiri. Konsep itu sebenarnya yang menjadi tantangan kita," kata Pribudiarta dalam Media Talks yang dilakukan secara daring, Selasa (8/2/2022).

Berdasarkan data Kementerian PPPA, terjadi peningkatan laporan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga: Kemenag: KDRT Tidak Bisa Dibenarkan, Apalagi Disembunyikan dengan Dalih Keluhuran Istri

Pada tahun 2021, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui platform Simfoni PPPA mencapai 10.368 kasus.

Jumlah tersebut meningkat 18,32 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 8,763 persen.

Sementara pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Simfoni PPPA mencapai 8.947 kasus.

Untuk jumlah kasus, Kementerian PPPA mencatat, ada 10.247 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021.

Jumlah tersebut meningkat 17,97 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 8.686 kasus.

Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Simfoni mencapai 8.854.

Baca juga: KDRT Tak Seharusnya Ditutupi, Kementerian PPPA: Jangan Takut Melapor

"Menurut saya, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah mindset, mengubah pandangan terhadap kekerasan, mengubah perilaku budaya kita terhadap kekerasan," kata Pribudiarta.

Adapun dari laporan yang diterima oleh KemenPPPA, sebanyak 39 persen perempuan mengaku mengalami kekerasan fisik dan sebanyak 73 persen kekerasan terjadi di rumah tangga.

Pribudiarta pun menekankan pentingnya peran berbagai komponen masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap kekerasan.

"Ini nggak bisa diserahkan ke pemerintah saja, harus seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, adat. Modal sosial ini lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com