Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati Hari Pers Nasional, Ketua Fraksi PKB Minta Pers Jadi Panduan Informasi Masyarakat

Kompas.com - 08/02/2022, 14:30 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, pers Indonesia harus menjadi mercusuar atau panduan informasi bagi masyarakat. Utamanya di tengah banjirnya informasi yang masuk ke ruang-ruang publik saat ini.

Sebab, kata dia, keberadaan media sosial (medsos) membuat siapa saja bisa menjadi wartawan yang dapat memproduksi berita jenis apapun. Bahkan akun-akun anonim pun terkadang mendapat banyak atensi saat mengabarkan berita atau informasi yang bombastis.

“Di sinilah peran pers sebagai mercusuar atau panduan informasi publik. Dengan menyajikan informasi sesuai fakta dan berimbang, maka disinformasi yang mungkin dimunculkan oleh pihak tak bertanggung jawab melalui medsos akan terbantahkan,” kata Cucun, saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022.

Menurut Cucun peringatan ini harus menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalisme di tanah air. Terlebih di tengah persaingan ketat seiring banjirnya perusahaan media online, jurnalisme di tanah air tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tengah Kaji Regulasi Jurnalisme Berkualitas dan Bertanggung Jawab

“Jurnalisme clickbait hanyalah mengejar viewer tanpa harus memperhatikan kualitas informasi yang disajikan. Bahkan jurnalisme clickbait ini terkadang melakukan glorifikasi informasi dengan menyajikan judul sensasional, tanpa cover both side atau dua sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa menyesatkan publik,” ujar Cucun dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (8/2/2022).

Dia mengatakan, memang wajar jika di tengah persaingan ketat, perusahaan media berlomba-lomba untuk mendapatkan pembaca, viewer, maupun pendengar terbanyak. Apalagi kehadiran medsos juga kian membuat sesak pasar informasi yang hadir di tengah publik.

Kendati demikian, sebut Cucun, persaingan tersebut lebih baik dijawab dengan berlomba-lomba menyajikan informasi yang valid, aktual, dan seimbang.

Baca juga: Beredar Informasi soal Razia Masker dan Denda Rp 250.000 di Bangka Belitung, Ini Kata Polisi

“Namun pada faktanya akhir-akhir ini kita (masyarakat) dibanjiri dengan informasi yang bombastis. Terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung menyesatkan. Dalam momentum, HPN hal itu harus menjadi bahan renungan bagi insan media di tanah air,” katanya.

Fungsi pers sangat penting dan vital

Dalam kesempatan itu, Cucun menegaskan, fungsi pers di era demokrasi sangat penting dan vital.

Sebab, kata dia, pers menjadi media untuk menggambarkan dinamika publik baik terkait perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat.

Pentingnya fungsi tersebut harus diimbangi dengan penyajian hasil jurnalistik yang berkualitas sehingga bisa menjaga kepercayaan publik.

Baca juga: 7 Karakteristik Jurnalistik Online

“Kami menilai pers mempunyai peran strategis untuk membawa Indonesia dalam dinamika pembangunan yang konstruktif dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Peran strategis ini pers ini harus kita jaga bersama,” imbuh Cucun.

Untuk memaksimalkan peran pers, Cucun juga mendesak pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan pekerja media.

Saat ini, kata dia, harus diakui kesejahteraan pekerja media masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena banyak para wartawan yang hidup dengan kesejahteraan ala kadarnya.

“Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan media merumuskan perlindungan dan jaminan kesejahteraan hidup bagi para pekerja media. Kami yakin jika kesejahteraan pekerja media baik, maka kualitas jurnalisme di tanah air juga akan semakin baik,” ucap Cucun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com