Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati Hari Pers Nasional, Ketua Fraksi PKB Minta Pers Jadi Panduan Informasi Masyarakat

Kompas.com - 08/02/2022, 14:30 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, pers Indonesia harus menjadi mercusuar atau panduan informasi bagi masyarakat. Utamanya di tengah banjirnya informasi yang masuk ke ruang-ruang publik saat ini.

Sebab, kata dia, keberadaan media sosial (medsos) membuat siapa saja bisa menjadi wartawan yang dapat memproduksi berita jenis apapun. Bahkan akun-akun anonim pun terkadang mendapat banyak atensi saat mengabarkan berita atau informasi yang bombastis.

“Di sinilah peran pers sebagai mercusuar atau panduan informasi publik. Dengan menyajikan informasi sesuai fakta dan berimbang, maka disinformasi yang mungkin dimunculkan oleh pihak tak bertanggung jawab melalui medsos akan terbantahkan,” kata Cucun, saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022.

Menurut Cucun peringatan ini harus menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalisme di tanah air. Terlebih di tengah persaingan ketat seiring banjirnya perusahaan media online, jurnalisme di tanah air tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tengah Kaji Regulasi Jurnalisme Berkualitas dan Bertanggung Jawab

“Jurnalisme clickbait hanyalah mengejar viewer tanpa harus memperhatikan kualitas informasi yang disajikan. Bahkan jurnalisme clickbait ini terkadang melakukan glorifikasi informasi dengan menyajikan judul sensasional, tanpa cover both side atau dua sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa menyesatkan publik,” ujar Cucun dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (8/2/2022).

Dia mengatakan, memang wajar jika di tengah persaingan ketat, perusahaan media berlomba-lomba untuk mendapatkan pembaca, viewer, maupun pendengar terbanyak. Apalagi kehadiran medsos juga kian membuat sesak pasar informasi yang hadir di tengah publik.

Kendati demikian, sebut Cucun, persaingan tersebut lebih baik dijawab dengan berlomba-lomba menyajikan informasi yang valid, aktual, dan seimbang.

Baca juga: Beredar Informasi soal Razia Masker dan Denda Rp 250.000 di Bangka Belitung, Ini Kata Polisi

“Namun pada faktanya akhir-akhir ini kita (masyarakat) dibanjiri dengan informasi yang bombastis. Terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung menyesatkan. Dalam momentum, HPN hal itu harus menjadi bahan renungan bagi insan media di tanah air,” katanya.

Fungsi pers sangat penting dan vital

Dalam kesempatan itu, Cucun menegaskan, fungsi pers di era demokrasi sangat penting dan vital.

Sebab, kata dia, pers menjadi media untuk menggambarkan dinamika publik baik terkait perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat.

Pentingnya fungsi tersebut harus diimbangi dengan penyajian hasil jurnalistik yang berkualitas sehingga bisa menjaga kepercayaan publik.

Baca juga: 7 Karakteristik Jurnalistik Online

“Kami menilai pers mempunyai peran strategis untuk membawa Indonesia dalam dinamika pembangunan yang konstruktif dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Peran strategis ini pers ini harus kita jaga bersama,” imbuh Cucun.

Untuk memaksimalkan peran pers, Cucun juga mendesak pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan pekerja media.

Saat ini, kata dia, harus diakui kesejahteraan pekerja media masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena banyak para wartawan yang hidup dengan kesejahteraan ala kadarnya.

“Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan media merumuskan perlindungan dan jaminan kesejahteraan hidup bagi para pekerja media. Kami yakin jika kesejahteraan pekerja media baik, maka kualitas jurnalisme di tanah air juga akan semakin baik,” ucap Cucun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com