Kompas.com - 08/02/2022, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, alasan pemerintah menaikkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 disebabkan oleh kontak erat (tracing) rendah tidak tepat.

Ia mengatakan, kenaikan level PPKM berkaitan erat dengan lonjakan kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron.

"Kenaikan level PPKM itu dipilih bukan karena kenaikan kasus Covid-19 Omicron tapi penurunan tracing itu statement-nya (pemerintah), saya merasa statement itu tidak tepat dan justru tidak bisa dipilah antara kemampuan testing dan tracing dengan kenaikan omicron itu berkaitan erat," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Cilacap Naik, Muncul Klaster Sekolah hingga Perusahaan

Hermawan mengatakan, dengan lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron, kemampuan tes (testing) dan tracing harus ditingkatkan baik secara kuantitas dan kualitas.

Ia mengingatkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan agar tracing dilakukan minimal 30 orang.

Namun, Indonesia mempunyai standar melakukan tracing minimal 15 orang.

"Omicron ini menuntut tracing testing lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih intensif, di situ kelemahannya. Kecepatan Omicron tak mampu diikuti oleh laju tracing, jadi kalau dikatakan kenaikan level PPKM bukan karena kenaikan Omicron, justru karena Omicronlah semua naik levelnya, ini jangan dibalik," ujarnya.

Lebih lanjut, Hermawan mengatakan, penerapan PPKM Level 3 harus diikuti dengan pengawasan di lapangan dan didukung dengan perubahan perilaku masyarakat.

Baca juga: Jakarta dan Sekitarnya Tak Baik-baik Saja, Kasus Covid-19 Lampaui Puncak Gelombang Kedua, Penularan Sangat Cepat...

Ia mengimbau masyarakat agar mampu menahan diri untuk beraktivitas di rumah selama lonjakan kasus Covid-19.

"Memang perilaku masyarakat juga yang sulit terkendali karena kejenuhan maka itu dua sisi harus berjalan paralel, pertama imbauan di rumah saja, kedua kendalikan kebijakan yaitu penegakan pengawasan dan implementasi aturan yang ada," pungkasnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Nasional
Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Nasional
LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

Nasional
KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

Nasional
LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Nasional
Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Nasional
KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

Nasional
Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Nasional
Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Nasional
Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Nasional
Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Nasional
RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

Nasional
Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.