Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/02/2022, 11:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, kebijakan pemerintah menaikkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek, Bandung Raya, DI Yogyakarta, dan Bali ke level 3 sudah tepat.

Rahmad mengatakan, memang sudah semestinya pemerintah memperketat kegiatan masyarakat untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 yang lebih besar.

"Untuk mengantisipasi lebih dalam lagi, antisipasi lebih jauh lagi, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan level 3 suatu hal yang sangat tepat mengingat kondisi memang mengharuskan demikian," kata Rahmad saat dihubungi, Selasa (8/2/2022).

Menurut Rahmad, kenaikan level PPKM juga diperlukan karena belum ada kepastian kapan penyebaran Covid-19 varian Omicron mencapai puncaknya.

Politikus PDI-P itu pun mendorong pemerintah untuk bersikap dinamis dalam memutuskan naik-turunnya level PPKM sesuai situasi pandemi terkini.

"Kalau ternyata saat ini dengan menggunakan Level 3 ternyata belum membendung laju dari kenaikan paparan varian ommicron, kenapa tidak kita potensi ke depan untuk dinaikkan kembali level 4 barangkali, itu mungkin-mungkin saja," kata Rahmad.

Baca juga: Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 di Jabodetabek, DIY, hingga Bali

Di samping itu, Rahmad juga mengingatkan agar peningkatan level PPKM ini diikuti penegakan di lapangan oleh pemerintah daerah agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

"Aturan kalau sebatas aturan hanya dari pemerintah pusat tetapi tidak diejawantahkan oleh pemerintah daerah dan seluruh rakyat, saya kira juga kurang efektif," ujar dia.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak menganggap remeh penyebaran varian Omicron yang disebut sejumlah pihak tidak seganas varian-varian sebelumnya.

Menurut Rahmad, semangat publik dalam melawan Covid-19 varian delta pada tahun lalu mesti dihidupkan kembali dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi.

"Kita dorong kepada pemerintah daerah agar segera merampungkan vaksin dasar, 1 dan 2, dan booster bagi yang skala prioritas terutama yang komorbid, yang lansia dan potensi-potensi adanya gangguan yang lain," ujar Rahmad.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 8-14 Februari, Pesawat Terbang Tetap Boleh Angkut 100 Persen Penumpang

Diberitakan, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan perpanjangan PPKM Jawa-Bali untuk periode 8-14 Februari 2022 atau selama sepekan mendatang.

Perpanjangan ini ditegaskan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dilansir dari salinan Inmendagri tersebut pada Selasa (8/2/2022), ada 41 kabupaten/kota yang bersatus level 3, termasuk Jabodetabek, Bandung Raya, DI Yogyakarta, dan Bali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

Nasional
Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Nasional
Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

Nasional
TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Nasional
KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Nasional
Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Nasional
Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Nasional
Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada 'Faktor Lain'

Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada "Faktor Lain"

Nasional
Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Nasional
Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com