Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momen Luhut "Cueki" Jokowi Pidato dan Sibuk Angkat Telepon

Kompas.com - 07/02/2022, 19:19 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA - KOMPAS.com - Video pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 2 Februari 2022 lalu menjadi perbincangan. Penyebabnya adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terekam kamera sedang menerima telepon saat Presiden Jokowi memberi sambutan.

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi berpidato dalam dalam peresmian kawasan Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba.

Video itu salah satunya dibagikan akun ini di grup Facebook E100, pada Sabtu (6/2/2022). Sikap Luhut saat itu pun menuai komentar warganet.

"Mungkin yang dibicarakan Luhut lebih penting," demikian narasi yang dituliskan pemilik akun.

Baca juga: Pemerintah Akan Siapkan Penginapan Nakes di Dekat RS, Luhut: Kita Proteksi Kesehatannya

Dalam video berdurasi 33 detik itu, Luhut tampak berdiri di belakang Jokowi bersama jajaran menteri lainnya, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Video peresmian itu juga ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Sejumlah warganet mengomentari sikap Luhut yang tetap menerima telepon ketika Presiden Jokowi tengah berpidato.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut, saat itu Luhut sedang menerima telepon dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tepat saat Jokowi memberi sambutan. Kepada Luhut, Budi menyampaikan kabar perkembangan kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang cukup signifikan.

Jodi juga mengatakan, ada dua laporan yang diterima Luhut saat itu, yakni soal pembelajaran tatap muka (PTM) dan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Baca juga: Luhut Jelaskan 6 Kebijakan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

"Dari keterangan Pak Menko, beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau sedang menerima telepon dari Menkes yang sedang meng-update kondisi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Dalam laporan tersebut beliau menerima 2 laporan setidaknya, yakni soal PTM dan evaluasi Jawa Bali," ujar Jodi, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Jodi mengatakan, hal tersebut harus dilakukan Luhut agar informasi mengenai kasus Covid-19 segera bisa dilaporkan kepada Presiden untuk diambil langkah-langkah mitigasi yang cepat. Sebab pada saat itu Luhut tengah mendampingi kegiatan Jokowi.

"Hal ini penting dilakukan sebagai bagian langkah crisis management penanganan pandemi yang harus dilakukan dengan cepat dan terukur," tandas Jodi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com