Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marak Perbedaan Hasil Tes, Menkes: Tak Ada PCR 100 Persen Sempurna

Kompas.com - 07/02/2022, 16:24 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan tidak ada tes usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR) yang 100 persen sempurna.

Hal itu ia ungkapkan menanggapi maraknya kasus perbedaan hasil tes PCR dari orang yang sama di dua tempat berbeda.

Budi menjelaskan, tidak ada tes PCR yang menjamin akurasi 100 persen di seluruh wilayah di dunia.

Baca juga: Imbau Kurangi Mobilitas, Menkes: Insya Allah, Akhir Februari Bisa Atasi Pandemi

"Tidak ada tes PCR yang 100 persen sempurna. Karena baik dari sensitivitas maupun spesifikasinya itu kisarannya 95 sampai 99 persen," jelas Budi ketika melakukan keterangan pers mengenai evaluasi PPKM, Senin (7/2/2022),

"Jadi kalau kita tesnya kemarin sempat 500.000 tes sehari, ada 1 persen, itu 5.000 yang bisa miss. Tidak ada tes PCR di manapun di dunia ini yang 100 persen," jelas dia.

Budi pun mencontohkan, untuk kasus swab test PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri misalnya, pemerintah kini telah mengizinkan untuk melakukan tes pembanding bila di awal menunjukkan hasil positif.

Tes pembanding tersebut dilakukan oleh dua laboratorium yang berbeda, dengan syarat laboratorium tersebut telah diakreditasi oleh Kemenkes.

"Sehingga kalau keluar nanti dua hasilnya, langsung kita bisa lihat. Oh ternyata ada tiga hasil. Bila dua bilang negatif satu positif, otomatis negatif. Kalau dua dari tiga bilang positif itu positif," jelas Budi.

Baca juga: Menkes: Tak Usah Panik Angka Kasus Covid-19 Tinggi, Rumah Sakit Terkendali

Selain itu, terkait dengan penyedia layanan swab test yang kesulitan untuk bisa mengakses PeduliLindungi, Budi mengakui bahwa aplikasi tersebut memang belum sempurna.

Pasalnya, terjadi lonjakan jumlah test yang harus dimasukkan ke dalam sistem PeduliLindungi secara harian.

"Kemarin kita tes biasanya 250.000 sampai 300.000 per hari tesnya masuk PeduliLindungi. Kemarin naik jadi 500.000. Jadi banyak lab yang masih kesulitan untuk memasukkan datanya ke PeduliLindungi, melakukan kesalahan saat pemasukan data karena bebannya makin tinggi," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com