Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marak Perbedaan Hasil Tes, Menkes: Tak Ada PCR 100 Persen Sempurna

Kompas.com - 07/02/2022, 16:24 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan tidak ada tes usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR) yang 100 persen sempurna.

Hal itu ia ungkapkan menanggapi maraknya kasus perbedaan hasil tes PCR dari orang yang sama di dua tempat berbeda.

Budi menjelaskan, tidak ada tes PCR yang menjamin akurasi 100 persen di seluruh wilayah di dunia.

Baca juga: Imbau Kurangi Mobilitas, Menkes: Insya Allah, Akhir Februari Bisa Atasi Pandemi

"Tidak ada tes PCR yang 100 persen sempurna. Karena baik dari sensitivitas maupun spesifikasinya itu kisarannya 95 sampai 99 persen," jelas Budi ketika melakukan keterangan pers mengenai evaluasi PPKM, Senin (7/2/2022),

"Jadi kalau kita tesnya kemarin sempat 500.000 tes sehari, ada 1 persen, itu 5.000 yang bisa miss. Tidak ada tes PCR di manapun di dunia ini yang 100 persen," jelas dia.

Budi pun mencontohkan, untuk kasus swab test PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri misalnya, pemerintah kini telah mengizinkan untuk melakukan tes pembanding bila di awal menunjukkan hasil positif.

Tes pembanding tersebut dilakukan oleh dua laboratorium yang berbeda, dengan syarat laboratorium tersebut telah diakreditasi oleh Kemenkes.

"Sehingga kalau keluar nanti dua hasilnya, langsung kita bisa lihat. Oh ternyata ada tiga hasil. Bila dua bilang negatif satu positif, otomatis negatif. Kalau dua dari tiga bilang positif itu positif," jelas Budi.

Baca juga: Menkes: Tak Usah Panik Angka Kasus Covid-19 Tinggi, Rumah Sakit Terkendali

Selain itu, terkait dengan penyedia layanan swab test yang kesulitan untuk bisa mengakses PeduliLindungi, Budi mengakui bahwa aplikasi tersebut memang belum sempurna.

Pasalnya, terjadi lonjakan jumlah test yang harus dimasukkan ke dalam sistem PeduliLindungi secara harian.

"Kemarin kita tes biasanya 250.000 sampai 300.000 per hari tesnya masuk PeduliLindungi. Kemarin naik jadi 500.000. Jadi banyak lab yang masih kesulitan untuk memasukkan datanya ke PeduliLindungi, melakukan kesalahan saat pemasukan data karena bebannya makin tinggi," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Anies Disebut Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di PKS untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Ungkit Wagub Anies di Pilkada DKI 2017 Bukan Kadernya, PKS: Masa Sekarang Enggak Lagi?

Ungkit Wagub Anies di Pilkada DKI 2017 Bukan Kadernya, PKS: Masa Sekarang Enggak Lagi?

Nasional
Jokowi Harap Penataan Kampung Nelayan di Tambak Lorok Jadi Contoh Daerah Lain

Jokowi Harap Penataan Kampung Nelayan di Tambak Lorok Jadi Contoh Daerah Lain

Nasional
Kaget Dicopot dari Posisi Sekjen PBB, Afriansyah Noor: Saya Akan Ambil Langkah

Kaget Dicopot dari Posisi Sekjen PBB, Afriansyah Noor: Saya Akan Ambil Langkah

Nasional
PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

Nasional
Soal Pencopotan Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen, PBB: Murni Kepentingan Organisasi

Soal Pencopotan Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen, PBB: Murni Kepentingan Organisasi

Nasional
Soroti Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, DPR: Kami Akan Minta Pertanggungjawaban Kemenag

Soroti Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, DPR: Kami Akan Minta Pertanggungjawaban Kemenag

Nasional
Golkar Dinilai Khawatir Gerindra yang Diuntungkan jika Ridwan Kamil Maju Pilkada di Jakarta

Golkar Dinilai Khawatir Gerindra yang Diuntungkan jika Ridwan Kamil Maju Pilkada di Jakarta

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Judi 'Online' Melanggar Kode Etik Anggota DPR, Bakal Disanksi Tegas

Habiburokhman Ingatkan Judi "Online" Melanggar Kode Etik Anggota DPR, Bakal Disanksi Tegas

Nasional
Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P...

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P...

Nasional
Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Nasional
Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Nasional
Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com