Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Soroti Jumlah Peneliti Indonesia yang Jauh di Bawah Negara Lain

Kompas.com - 07/02/2022, 12:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Menurut Ma'ruf, jumlah peneliti yang sedikit jadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi.

"Pada titik inilah pekerjaan rumah transformasi ekonomi tengah menanti di Indonesia. Data menunjukkan, jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah dibanding negara lain," kata Ma'ruf dalam acara Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2022, Senin (7/2/2022).

Ma'ruf menyebutkan, berdasarkan data UNESCO Institue for Statistics tahun 2016-2018, jumlah peneliti setara penuh waktu per satu juta penduduk di Indonesia hanya sebanyak 216 pada tahun 2018.

Baca juga: Jokowi-Maruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Jumlah tersebut jauh tertinggal dengan Cina (1.307), Rusia (2.784), Jepang (5.331), dan Korea Selatan (7.980).

Ia melanjutkan, ketersediaan ilmuan dan insinyur yang diketahui dari persentase lulusan pendidikan tinggi di bidang saing, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) di Indonesia juga masih rendah.

Berdasarkan data

Education Statistics World Bank 2016-2018, persentase lulusan bidang STEM di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 18,62 persen; 2017 sebanyak 18,55 persen; dan 2018 meningkat menjadi 19,42 persen.

"Situasi ini tergolong rendah dibandingkan negara anggota G20, seperti India dan Rusia pada tahun 2018 berurutan sebanyak 32,65 persen dan 31,06 persen," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, kondisi itulah yang menyebabkan jumlah paten di Indonesia belum banyak yakni 1.309 paten pada tahun 2020, jauh tertinggal dengan negara-negara lain seperti Brasil (5.280), India (23.141), Amerika Serikat (269.586), dan Cina (1.344.817).

"Implikasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan inovasi belum menjadi praktik keseharian dalam banyak lapangan kehidupan, khususnya di bidang ekonomi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Jumlah Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan Diperbanyak

Berdasarkan laporan Global Innovation Index (GII) 2021 yang dirilis oleh The World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia menempati peringkat empat terbawah negara inovatif di Asia Tenggara.

"Padahal slogan populer hari ini adalah inovasi atau mati," ujar Ma'ruf.

Dengan kondisi di atas, kata Ma'ruf, salah satu yang wajib didorong ke depan adalah peningkatan pengeluaran domestik bruto untuk penelitian dan pengembangan atau research and development.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com