DPR Didesak Segera Tindak Lanjuti Surpres untuk Pilih Calon Anggota KPU-Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR didesak segera menindaklanjuti surat dari Presiden Joko Widodo yang berisi 24 calon nama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz, mengingatkan DPR punya waktu 30 hari kerja untuk menindaklanjuti surat yang telah diterima sejak pertengahan Januari 2022 itu.

"Mendesak DPR untuk menindaklanjuti surat presiden terkait nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang telah diterima pada 12 Januari 2022," kata Kahfi dalam keterangan pers, Senin (7/2/2022).

Baca juga: DPR Diminta Segera Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Ihsan Maulana pun meminta DPR segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu.

Selain itu, Ihsan mendesak DPR membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Mendesak DPR untuk melakukan pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam UU Pemilu," ucapnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ihsan mengatakan, jika DPR terus mengulur waktu melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan, hal itu dapat menunjukkan ketidaksiapan DPR melakukan pemilihan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu.

Selain itu, juga dapat memunculkan persepsi publik soal adanya lobi-lobi politik antara anggota DPR dengan calon anggota.

"Jika proses uji kelayakan dilakukan secara cepat dan cermat, bisa menghilangkan persepsi dan kekhawatiran publik akan adanya lobi-lobi politik antara peserta dengan anggota DPR. Ini bisa berdampak terhadap kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu yang dihasilkan," ujar Ihsan.

Baca juga: KPU Ungkap Alasan Pemilu Selalu Digelar Hari Rabu

Dia menegaskan, makin cepat seleksi dilakukan, maka akan semakin baik. Dengan demikian, ada masa transisi yang cukup bagi penyelenggara pemilu.

Adapun hingga saat ini belum ada kepastian jadwal kapan uji kelayakan dan kepatutan penyelenggara pemilu dilakukan DPR.

Dikutip dari Kompas.id, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, Komisi II DPR memohon dukungan masyarakat agar pada 15-16 Februari 2022 dapat diselenggarakan fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu.

Sebab, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa surat presiden (surpres) mengenai daftar nama calon anggota KPU dan Bawaslu harus selesai dibahas DPR paling lama 30 hari kerja sejak berkas surpres itu diterima DPR.

Baca juga: DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Berdasarkan perhitungan hari kerja sejak 12 Januari, batas akhir pemilihan anggota KPU dan Bawaslu jatuh pada 23 Februari 2022.

Namun, pada 20 Februari DPR memasuki masa reses. Artinya, pertengahan Februari diperkirakan kesempatan akhir dari pemberian persetujuan DPR terhadap 7 dari 14 calon anggota KPU, dan 5 dari 10 calon anggota Bawaslu, di masa sidang ini sebelum masuk masa reses.