Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pramono Anung soal Rapat Kabinet: Presiden Tak Suka Menteri "Ngomong" Terlalu Lama

Kompas.com - 07/02/2022, 10:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membagikan cerita tentang "dapur kabinet" Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Cerita itu dibagikannya dalam tayangan perdana Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet (Podcabs) yang ditayangkan YouTube Sekretariat Kabinet dan Spotify.

Dalam podcast yang dipandu oleh Staf Khusus Milenial Putri Tanjung itu, Pramono menyampaikan salah satu fungsi utama Setkab adalah mengelola penyelenggaraan sidang kabinet dan termasuk rapat terbatas (ratas), yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia.

“Semua keputusan (diambil) di sidang kabinet. Termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam Sidang Kabinet,” ujar Pramono.

Baca juga: Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Dia menuturkan, dalam sidang kabinet para menteri akan memaparkan usulan kebijakan untuk kemudian diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Misalnya mengenai penetapan harga minyak goreng yang sempat naik.

“Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14.000, itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam sidang kabinet, dalam ratas,” ungkapnya.

Pramono lantas menjelaskan lebih rinci mengenai proses pengambilan keputusan di sidang kabinet.

Pertama, secara berkala pihaknya akan mengusulkan materi sidang kabinet kepada Presiden Jokowi.

Topik pembahasan yang sudah disetujui presiden kemudian akan diagendakan untuk dibahas dalam sidang kabinet.

“Presiden sudah setuju misalnya minggu ini satu, dua, tiga, empat, lima (topik) yang dirapatkan, itu kemudian langsung kita persiapkan. Setelah itu presiden akan memberikan arahan di dalam ratas itu,” terangnya.

Pramono menegaskan, pihaknya berperan sebagai "ketua kelas" dalam kabinet pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan sidang kabinet, dia menentukan para menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu pemaparan berdasarkan prioritas substansinya.

“Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya empat hingga orang," kata Pramono.

"Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” jelasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Presiden Jokowi Disebut Batal Hadiri HPN di Kendari

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com