Reza Indragiri Amriel
Ahli Psikologi Forensik

Bekerja di bidang psikologi forensik untuk berbagai lembaga. Konsultan Lentera Anak Foundation.

Pemetaan Masjid, Manfaat atau Mudarat?

Kompas.com - 07/02/2022, 09:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA dasarnya keseriusan Polri memberantas terorisme tentu patut didukung. Melawan terorisme sudah menjadi keharusan bagi seluruh individu dan lembaga.

Pun jika dikemas sebagai operasi intelijen, kita mau bilang apa? Selama tidak diketahui masyarakat, pemetaan masjid "tidak menjadi masalah".

Tidak ada yang dapat dipersoalkan karena toh operasi semacam itu berlangsung secara tertutup.

Menjadi masalah justru ketika program yang seharusnya rahasia itu justru diekspos ke publik. Geger jadinya.

Program pemetaan masjid yang dilakukan oleh Polri dan BPET MUI mengingatkan saya pada The NYPD Muslim Surveillance Program.

Program pemantauan oleh New York Police Department (NYPD) itu akhirnya digugat. NYPD diwajibkan membayar sekitar 80.000 dolar AS sebagai ganti rugi (settlement) kepada masjid dan masyarakat yang dirugikan oleh program tersebut.

Lazimnya, settlement merupakan ganti rugi atas police misconduct. Police misconduct dimaknai sebagai aksi pelanggaran hukum maupun etika atau pun pelanggaran terhadap hak konstitusional warga oleh otoritas kepolisian.

Jadi jelas, pemantauan khusus terhadap masjid--seperti yang NYPD lakukan--merupakan bentuk pelanggaran oleh institusi kepolisian.

Pada titik itulah terjadi kerawanan bahwa program pemetaan masjid disejajarkan khalayak luas dengan vigilantisme, yakni upaya mengatasi terorisme justru ironisnya dilakukan dengan cara yang juga bertentangan dengan hukum.

Paling sedikit ada lima problem yang potensial muncul dari program pemetaan masjid oleh Polri dan BPET MUI tersebut.

Pertama, dari segi jumlah. Tahun lalu saja terdapat sekitar 600.000 masjid yang terdaftar di Indonesia (Sistem Informasi Masjid, Maret 2021).

Dewan Masjid Indonesia bahkan mempunyai data lebih fantastis. Sampai tahun 2020, jumlah masjid di Indonesia mencapai 800.000-900.000 masjid.

Dari sisi kuantitas, pemetaan terhadap suatu objek yang tidak kasat mata (paham, ideologi, interpretasi agama, isme) di ratusan ribu masjid tentu sangat sulit dilakukan.

Apalagi jika jumlah masjid maupun mushala yang tidak terdaftar disertakan pula dalam hitung-hitungan.

Kedua, masalah metodologi. Dibutuhkan parameter sekaligus indikator yang akurat dan lengkap sebagai dasar klasifikasi terhadap masjid mana saja yang menjadi tempat berkecambahnya terorisme.

Tanpa parameter dan indikator yang kuat, sulit untuk menerima validitas pemetaan tersebut.

Demikian pula dari sisi reliabilitas: apakah sebuah masjid yang hari ini disimpulkan ekstrem akan terus dicap demikian?

Dengan kata lain, karena sifatnya yang dinamis, pemetaan masjid harus dilakukan secara berkala dari waktu ke waktu. Ini tentu menyedot sumber daya kepolisian yang besar.

Ketiga, kesetaraan rumah ibadah. Masyarakat akan menafsirkan pemetaan terhadap masjid bertitik tolak dari stigmatisasi berlanjut dengan perlakuan diskriminatif bahwa masjidlah satu-satunya rumah ibadah yang dianggap bermasalah.

Ini justru menandakan cara pandang yang bias sekaligus mengandung gross generalization terhadap rumah ibadah masyarakat tertentu.

Tafsiran tersebut akan bisa ditangkis hanya jika otoritas terkait juga melakukan pemetaan terhadap rumah-rumah ibadah lain.

Misal, rumah ibadah A dipantau karena merupakan sumber separatisme, rumah ibadah B dimonitor karena menjadi asal terbentuknya predator-predator seksual baru, dan sebagainya.

Dan, agar setara, operasi pemetaan semacam itu juga perlu "diworo-worokan" ke masyarakat. Apakah aksi seperti itu juga akan polisi lakukan?

Keempat, pemetaan masjid rentan menggangu keharmonisan relasi antarumat Islam (jamaah masjid). Antarwarga akan menaruh kecurigaan satu sama lain.

Para penceramah di masjid boleh jadi tidak akan lagi leluasa dalam mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah kenegaraan dari sudut pandang keagamaan.

Mereka khawatir bahwa pesan-pesan tentang perjuangan Nabi melawan penguasa lalim, yang nyata-nyata ada dalam kitab suci, pun akan secara semena-mena dicatat sebagai bentuk provokasi kepada masyarakat untuk kemudian dikelompokkan sebagai masjid bermasalah.

Anggota Kepolisian yang datang semata-mata untuk keperluan beribadah di masjid malah bisa dipandang warga sebagai orang yang seolah datang untuk tujuan berbeda, dan itu tidak baik bagi kedua pihak.

Kelima, ini sudah saya utarakan sejak bertahun-tahun silam. Penyebaran terorisme pada masa kini masif berlangung melalui internet dan media sosial.

Self-radicalization dan self-recruitment merupakan mekanisme bagi beranak pinaknya pelaku-pelaku teror baru.

Penyebaran sedemikian rupa bisa berlangsung di semua ruang dan waktu, karena internet dan media sosial ada di mana-mana.

Pertanyaannya, dengan situasi regenerasi teror seperti itu, mengapa Polri dan BPET MUI justru melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap masjid? Seberapa urgen?

Saya khawatir program pemetaan Polri dan BPET MUI akan memiliki nasib yang sama dengan The NYPD Muslim Surveillance Program.

Warga Amerika Serikat bahkan menilai program NYPD itu tak lain cerminan watak rasis dan diskriminatif pemerintahan Donald Trump, karena itulah ditentang keras.

Alih-alih membuat suasana menjadi lebih tenteram, program pemetaan masjid bisa berdampak kontraproduktif terhadap situasi kamtibmas. Juga, program ini berisiko membahayakan relasi antara Polri dan masyarakat.

Sampai pada sebuah titik ketika masyarakat menuntut settlement yang pastinya akan membebani anggaran institusi kepolisian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Capim KPK ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Capim KPK ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.