Kompas.com - 07/02/2022, 07:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 dan Partai Gerindra di Pemilihan Umum 2024 menjadi harapan partai tersebut dalam usianya yang telah menginjak 14 tahun pada Minggu (6/2/2022).

"Pemilu 2024, kita harus menang. Pada saat itu, Prabowo presiden, Gerindra menang," ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dikutip Kompas.com dari akun Instagram-nya, @sufmi_dasco, Minggu siang.

Dalam unggahan tersebut, Dasco juga menyampaikan selamat ulang tahun untuk Partai Gerindra. Ia mengajak komponen Gerindra untuk bersama-sama membangun bangsa.

Selain itu, Dasco mengingatkan agar semua elemen Partai Gerindra tidak boleh melupakan perjuangan banyak orang yang telah membesarkan partai.

Baca juga: Prabowo Ingin Jadikan SMA Taruna Nusantara Setara dengan Sekolah Terbaik Dunia

Dasco mengatakan, 14 tahun usia Partai Gerindra bukanlah waktu yang singkat untuk menjadikan partai tersebut menjadi besar seperti saat ini.

"Banyak orang yang membuat Partai Gerindra menjadi besar seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, di usianya yang ke-14, Gerindra berkomitmen untuk menjadi partai yang modern serta disukai kelompok milenial.

Untuk mewujudkannya, Gerindra melakukan pendidikan politik yang baik agar program-program yang diusung Gerindra sesuai dengan keinginan rakyat.

"Pak Prabowo menyadari bahwa sebuah gerakan organisasi partai politik pada akhirnya akan digemari apabila itu senada dengan kehendak rakyat," kata Muzani, Sabtu (5/2/2022).

"Modernisasi partai telah menjadi komitmen ketua umum kami sejak partai ini berdiri dengan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik tanpa henti," lanjut dia.

Baca juga: HUT Ke-14 Gerindra, Dasco: Pemilu 2024 Harus Menang, Prabowo Presiden

Peluang Prabowo

Target Gerindra membawa Prabowo menjadi presiden pada 2024 memang bukan hal yang mustahil, terlebih nama Prabowo selalu bertengger di papan atas hasil survei elektabilitas calon presiden.

Namun, bukan berarti Prabowo dinilai bakal melenggang mulus pada Pilpres 2024 mendatang, sebab sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo cenderung stagnan dibanding calon lainnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, jabatan menteri pertahanan yang disandang Prabowo belum cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas eks Danjen Kopassus tersebut.

"Dia sudah berhasil mempertahankan elektabilitasnya, tapi belum berhasil meningkatkan elektabilitasnya," kata Pangi, Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Gelar Apel HUT ke-14, Partai Gerindra Kaltim Siap Menangkan Prabowo Jadi Presiden di 2024

Ia berpandangan, merapatnya Prabowo ke pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat Prabowo kehilangan dukungan dari sebagian pendukungnya yang kecewa dengan keputusan tersebut.

Namun, di sisi lain, Prabowo juga tidak memperoleh tambahan suara yang signifikan dari pemilih Jokowi.

"Jadi Prabowo ditinggal, tapi basis penambahannya enggak semua pemilih Jokowi ke Prabowo," kata Pangi.

Karena itu, menurut Pangi, basis pemilih Prabowo kini berasal dari basis pemilih loyalnya, pemilih Gerindra, serta sebagian kecil pemilih Jokowi.

Ia mengatakan, Prabowo mesti menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin Kementerian Pertahanan untuk mendongkrak elektabilitasnya menjelang 2024.

"Jadi publik itu enggak penting janji, tapi bukti sebetulnya, buktikan saja beliau sebagai menhan (menteri pertahanan) dia bisa berbuat apa, publik akan melihat itu," kata Pangi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayito menambahkan, ke depan, Prabowo tidak bisa lagi mengandalkan citra sebagai politikus tegas serta mengangkat isu pertahanan dan keamanan saja.

"Tapi mulai menyentuh sektor riil yang dihadapi langsung masyarakat saat ini," kata Adi.

Ia mengatakan, beberapa isu yang semestinya mendapat perhatian Prabowo yaitu terkait kemiskinan hingga korupsi. Prabowo juga bisa mengangkat isu terkait monopoli oligarki di bidang politik dan ekonomi.

"Di luar itu, yang penting juga dilihat pemilih soal sosok yang dinilai merakyat, humble, bijaksana, dan tidak otoriter," kata Adi.

Baca juga: Melihat Kans Prabowo Maju pada Pilpres 2024

Jangan latah

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio juga mengingatkan, upaya Gerindra untuk menjaring pemilih muda tak cukup dilakukan melalui media sosial.

Seperti diketahui, akun Twitter Partai Gerindra sering merespons mention dari warganet menggunakan kalimat berisi kelakar atau berkonotasi akrab.

Menurut dia, pendekatan melalui media sosial selama ini tidak cukup ampuh untuk meningkatkan elektabilitas.

"Aktivitas media sosial tidak signifikan terhadap elektabilitas, untuk peningkatan popularitas iya, tapi kalau elektabilitas enggak signifikan," kata Hendri.

Baca juga: Prabowo Dinilai Tak Bisa Hanya Andalkan Citra Tegas Bila Ingin Kembali Maju di Pilpres 2024

Hendri mengatakan, sebenarnya hal yang paling krusial untuk bisa menarik minat pemilih muda adalah momentum politik.

Adi menambahkan, Gerindra semestinya tidak hanya fokus pada pemilih muda, tetapi mesti menggarap semua segmen pemilih.

"Gerindra jangan latah ke kalangan milenial yang dalam banyak hal sangat apolitis dan alergi politik. Sebagian lainnya sudah terafilisi ke partai dan figur lain. Milenial itu cuma angka. Tak boleh terjebak di sana," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.