Saat Jokowi Diminta Evaluasi Kegiatannya karena Kerap Bikin Kerumunan Warga...

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti kegiatan Presiden Jokowi yang menciptakan kerumunan masyarakat di Pasar Porsea.

Mardani menyatakan, kegiatan Jokowi yang mengundang kerumunan massa cukup mengkhawatirkan karena terjadi di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

"Kasihan warga jika ada klaster karena kejadian ini dan khawatir akan dirujuk (diikuti) oleh masyarakat di daerah lain," kata Mardani kepada Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Merujuk kasus kerumunan yang diciptakan Jokowi, Mardani mengatakan agar jangan menyalahkan masyarakat.

Mengingat mereka merupakan warga yang belum tentu pernah bertemu seorang presiden.

Menurut Mardani, peristiwa kerumunan ini bukan kejadian kali pertama.

Selain itu, Mardani menegaskan, sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan elite harus jauh lebih berat dibanding masyarakat umum.

"Padahal pelanggaran kian dilakukan oleh elite jauh lebih berat sanksinya dibanding masyarakat awam," tegas dia.

Baca juga: Kata Istana soal Kerumunan Warga Saat Jokowi Bagi-bagi Kaus di Pasar Porsea

Di sisi lain, ia meminta pihak protokol kepresidenan untuk mengevaluasi kegiatan Presiden Jokowi agar tidak terjadi kerumunan massa.

"Wajib (evaluasi) karena presiden itu simbolik," imbuh dia.

Diminta kurangi aktivitas yang picu kerumunan

Sementara itu, ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman meminta Presiden Joko Widodo agar mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Jika meminimalisasi aktivitas kerumunan dalam rangka kunjungan kerja, Jokowi disebut Dicky dapat menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lainnya.

"Tentu memang presiden ini sulit untuk membatasi kunjungan karena tanggung jawab besar, tapi keharusan dalam konteks saat ini, minimalisir potensi kerumunan, keramaian menjadi sangat penting dan ini (bisa) menjadi contoh juga pada pejabat lain," ujar Dicky kepada Kompas.com, Minggu.

Dicky berpendapat, kegiatan kerja-kerja presiden dalam rangka kenegaraan memang harus dilakukan untuk melihat perkembangan-perkembangan negara.

Namun, Jokowi diharapkan bisa mengurangi risiko adanya kerumunan yang dapat terjadi dari kegiatan kenegaraan tersebut, khususnya di daerah.

"Dalam konteks saat ini bukan tidak boleh, tapi bagaimana caranya supaya tidak ada kerumunan atau kalaupun ada kerumunan, yang terbatas," kata Dicky.

"Misalnya mau outdoor, orangnya yang diundang, terpilih, karena beliau kan diamankan juga dari potensi risiko (terpapar Covid-19) itu," terang dia.

Baca juga: Ketika Jokowi Disebut Akan Berkemah di Titik Nol IKN Nusantara...

Menurut Dicky, saat ini tidak ada jaminan orang yang telah divaksin tiga dosis akan aman dari paparan virus corona. Oleh sebab itu, menurut dia, mengurangi potensi adanya kerumunan massa seharusnya dapat dipertimbangkan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena tidak ada jaminan lho siapa yang sudah di-booster atau sudah tiga kali dosis tidak terpapar Covid-19, tidak ada jaminan juga. Ini artinya ada potensi satu, memberi keteladanan, kedua, untuk kemananan beliau juga kan selain memberi contoh," tutur Dicky.

Jokowi putuskan 'libur' kunker

Merujuk kepada perkembangan terbaru kondisi pandemi di Tanah Air, Presiden Jokowi akhirnya tidak melakukan kunker ke daerah selama dua pekan mendatang.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dua pekan mendatang jadwal kerja dan kunker Presiden Jokowi dialihkan secara virtual atau daring.