Ibu Kota Baru dengan Arsitektur Ekonomi Politik yang Sumir

Bukankan memilih mengalokasikan anggaran besar-besaran ke satu lokasi juga bermakna mengabaikan banyak lokasi lainnya? Sehingga di mana logika pemerataan dan keadilan sosialnya?

Apakah pemindahan ibu kota ke Putrajaya dari Kuala Lumpur telah memperbaiki kondisi pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Malaysia?

Apakah memindahkan ibu kota ke Washington DC memperbaiki pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Amerika Serikat? Jawabanya, tidak.

Pemindahan Ibu Kota Australia dari Sydney ke Canberra bukanlah penyebab membaiknya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Australia.

Dan sampai hari ini, Sydney yang dikenal Opera House-nya itu tetap lebih menarik dan tenar ketimbang Canberra. Karena sangat tergantung pada apa yang dibangun di sana.

Kalau yang dibangun hanya pusat administratif, maka imbas ekonomi dan pemerataannya tidak akan terlalu "wah," bahkan boleh jadi tidak ada.

Bukankah Seoul hanya beberapa puluh kilometer dari Pyongyang, tapi kemajuan Busan yang jauh dari Seoul tetap luar biasa.

Tidak ada satupun kajian yang menyatakan bahwa Jepang mengalami transformasi struktural secara masif pun pemerataan ekonominya sangat baik karena pusat ibu kota Jepang dipindah dari Kyoto ke Edo dan perubahan nama Edo menjadi Tokyo.

Tidak ada kajian semacam itu. Karena urusan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bukanlah perkara di mana letak ibu kota baru sebuah negara.

Sudah banyak studi soal pemerataan pembangunan dan keadilan di dunia ini, tapi tak satupun yang mengatakan faktornya adalah pada soal letak ibu kota baru.

Rerata jawabannya adalah soal model kebijakan, soal sistem ekonomi, sistem politik dan pemerintahan, model kepemimpinan nasional, model interaksi elite dalam pengambilan kebijakan, ada atau tidaknya patologi ekonomi berupa rent seeking, eksistensi oligarki, tingkat korupsi, dan lainnya.

China dengan cepat melampaui kemajuan ekonomi Rusia bukan karena letak Beijing lebih dekat ke pantai ketimbang Moskow yang jauh ke Laut Baltik atau ke Laut Mediterania.

Tapi karena China mengubah secara fundamental kebijakan ekonominya sejak era kepemimpinan Deng Xiaoping yang menjadi "paramount leader" negara tirai bambu, China

Bahkan saya sempat bertanya kepada beberapa kawan-kawan ekonom dan sepakat dengan penjelasannya mereka.

Jika pemerintah memberikan justifikasi penambahan belanja pemerintah untuk mempertahankan gerak langkah pertumbuhan ekonomi atau menjaga agar input ekonomi tetap bisa didorong dengan kebijakan fiskal negara via proyek-proyek di ibu kota baru itu, maka masih bisa diterima akal sehat.