Hak Warga Negara dalam Pasal 28 UUD 1945

KOMPAS.com - Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan suatu hal yang seharusnya diterima atau dilakukan.

Sebagai warga negara, secara otomatis kita lahir dan hidup dengan jaminan hak.

Hak kita sebagai warga negara diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satunya pada pasal 28.

Pasal 28A hingga 28J termaktub di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut hak warga negara yang terkandung dalam Pasal 28 UUD 1945:

• 28 A: Hak untuk hidup.
• 28 B: Hak berkeluarga dan memiliki keturunan.
• 28 C: Hak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan.
• 28 D: Hak atas perlindungan hukum.
• 28 E: Hak memeluk agama.
• 28 F: Hak untuk mendapatkan informasi.
• 28 G: Hak atas perlindungan diri dan keluarga.
• 28 H: Hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal.
• 28 I: Hak untuk tidak disiksa dan kemerdekaan berpikir.
• 28 J: Wajib menghormati hak asasi manusia lain.

Lima hak warga negara yang terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945:

Hak untuk Hidup

Tidak ada satu orang pun yang berhak atas nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain.

Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun, maka ditanggungkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Hak Berkeluarga dan Memiliki Keturunan

Dalam rangka melangsungkan eksistensi dari generasi ke generasi, setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya.

Indonesia sebagai negara hukum, hal tersebut diwujudkan melalui perkawinan yang sah.

Jika perkawinannya tidak sah, maka keberadaan keluarga tersebut tidak sah di mata hukum, sehingga hak-hak yang seharusnya melekat dalam keluarga tersebut tidak dijamin oleh negara.

Hak Mengembangkan Diri

Dalam upayanya mengembangkan diri, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam jangka panjangnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lebih lanjut untuk kesejahteraan umat manusia.

Oleh karenanya, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun. Pelatihan keterampilan juga terus digalakkan pemerintah melalui dinas sosial untuk mengembangkan bakat yang dimiliki.

Hak Jaminan dan Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan suku.