Kompas.com - 05/02/2022, 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memproses laporan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan.

Hal itu disampaikan Lucius saat menanggapi keputusan polisi menghentikan kasus dugaan ujaran kebencian Arteria karena terbentur hak imunitas yang dimiliki anggota dewan.

"Mestinya, kalau MKD ingin memperlihatkan taringnya sebagai penegak etik, bukan sebagai pelindung bagi terduga pelanggar etika, maka kasus Arteria ini bisa menjadi salah satu yang bisa dijadikan terobosan," kata Lucius saat dihubungi, Sabtu (5/2/2022).

Baca juga: Mengenal Hak Imunitas DPR yang Bikin Polisi Tak Lanjutkan Laporan terhadap Arteria Dahlan

Lucius mengatakan, kelompok yang melaporkan Arteria sesungguhnya merupakan kelompok dengan jumlah yang sangat besar sehingga dapat berdampak pada citra DPR.

Ia mengingatkan, semakin banyak warga yang kecewa, citra DPR juga akan semakin terpuruk.

"Karena itu, mestinya jadi tanggungjawab MKD melalui kasus Arteria ini untuk memulihkan citra DPR agar tak semakin terjerembab," kata Lucius.

Kendati demikian, Lucius mengaku tak kaget dengan sikap polisi yang menghentikan laporan terhadap Arteria dengan alasan hak imunitas meski ia menilai semestinya tidak perlu ada keistimewaan bagi anggota dewan di hadapan hukum.

"Dengan pasal imunitas itu, tak ada batasan benar atau salah, baik atau buruk bagi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Semua bebas dilakukan, bak surga punya mereka sendiri," kata dia.

Menurut Lucius, hak imunitas semestinya tidak perlu ada jika para anggota dewan memiliki derajat etis yang tinggi sehingga mereka cukup mengikuti prinsip-prinsip etika sebagai panduan dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Polda Metro Jaya Bantah Panggil Pelapor Arteria Dahlan untuk Diperiksa

"Ya mungkin sebegitulah kualitas moral anggota DPR kita. Mereka harus dijaga dari proses hukum karena mereka sadar suka melanggar hukum. Mereka sadar suka melanggar hukum tetapi tak mau bertanggungjawab secara jantan melalui jalur hukum," kata Lucius.

Polda Metro Jaya mengungkapkan, mereka tidak bisa meneruskan kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Arteria karena adanya ketentuan hak imunitas bagi anggota dewan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, Arteria selaku anggota dewan dilindungi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"UU MD3 menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugasnya," kata Zulpan, Jumat kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.