Kompas.com - 05/02/2022, 07:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi salah satu sosok yang diprediksi akan kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski selalu kalah dalam tiga edisi pilpres sebelumnya, mantan Pangkostrad itu konsisten berada di papan atas bursa calon presiden hasil survei elektabilitas yang diselenggarakan sejumlah lembaga.

Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, jabatan Prabowo sebagai menteri pertahanan berpengaruh besar dalam menjaga elektabilitas Prabowo.

Baca juga: Posisi Prabowo sebagai Menhan Dinilai Bantu Jaga Elektabilitas, tapi Belum Meningkatkan

"Kalau beliau tidak menteri pertahanan, belum tentu juga terjaga, mungkin downgrade terus. Tetapi, karena beliau punya posisi itu, dia bisa me-maintain elektoralnya dengan baik, elektabilitasnya tetap terjaga," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/2/2022).

Pangi menjelaskan, jabatan menteri pertahanan membuat Prabowo memiliki panggung untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik dan hal itu turut menjadi perbincangan publik.

"Ini yang kemudian terekam di benak publik, nama beliau menjadi penting untuk dipertimbangkan pada soal pilihan," ujar Pangi.

Kendati demikian, Pangi menyebutkan, elektabilitas Prabowo cenderung stagnan dibanding nama-nama lainnya yang juga berada di papan atas.

Menurut Pangi, jabatan menteri pertahanan yang disandang Prabowo juga belum cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas eks Danjen Kopassus tersebut.

"Dia sudah berhasil mempertahankan elektabilitasnya, tapi belum berhasil meningkatkan elektabilitasnya," kata Pangi.

Ia berpandangan, merapatnya Prabowo ke pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat Prabowo kehilangan dukungan dari sebagian pendukungnya yang kecewa dengan keputusan tersebut.

Namun, di sisi lain, Prabowo juga tidak memperoleh tambahan suara yang signifikan dari pemilih Jokowi. Menurut Pangi, survei menunjukkan pendukung Jokowi cenderung mendukung Ganjar.

"Jadi Prabowo ditinggal tapi basis penambahannya enggak semua pemilih Jokowi ke Prabowo," kata Pangi.

Karena itu, menurut Pangi, basis pemilih Prabowo kini berasal dari basis pemilih loyalnya, pemilih Gerindra, serta sebagian kecil pemilih Jokowi.

Ia mengatakan, Prabowo mesti menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin Kementerian Pertahanan untuk mendongkrak elektabilitasnya menjelang 2024.

Baca juga: Prabowo Dinilai Tak Bisa Hanya Andalkan Citra Tegas Bila Ingin Kembali Maju di Pilpres 2024

"Jadi publik itu enggak penting janji, tapi bukti sebetulnya, buktikan saja beliau sebagai menhan (menteri pertahanan) dia bisa berbuat apa, publik akan melihat itu," kata Pangi.

Ubah citra

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayito menambahkan, ke depan, Prabowo tidak bisa lagi mengandalkan citra sebagai politikus tegas serta mengangkat isu pertahanan dan keamanan saja.

"Tapi mulai menyentuh sektor riil yang dihadapi langsung masyarakat saat ini," kata Adi.

Ia mengatakan, beberapa isu yang semestinya mendapat perhatian Prabowo yaitu terkait kemiskinan hingga korupsi.

Prabowo juga bisa mengangkat isu terkait monopoli oligarki di bidang politik dan ekonomi.

"Di luar itu, yang penting juga dilihat pemilih soal sosok yang dinilai merakyat, humble, bijaksana, dan tidak otoriter," kata Adi.

Ia menyarankan agar Prabowo dapat memilih calon wakil presiden (cawapres) yang bisa menutupi kekurangannya, jika hendak mencalonkan diri kembali.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, cawapres yang cocok untuk Prabowo yakni sosok yang bisa mengisi ceruk pemilih muda.

"Kalau dengan Sandiaga Uno kan sudah pernah ya. Jadi kalau dengan Sandi lagi agak berat tuh, harus menemukan sosok baru yang memang dekat dengan anak muda, seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo," kata Hendri.

Probo: Masih jauh

Walaupun namanya sudah digadang-gadang bakal maju sebagai calon presiden, Prabowo belum mau banyak bicara soal kemungkinannya kembali berlaga di pilpres.

"Ya kita lihatlah. Masih jauh 2024, ya," kata Prabowo kepada awak media setelah Kongres ke-3 TIDAR di Hotel Grand Sahid Jaya pada 17 Januari 2021.

"Kita tidak berbicara dulu, ya, nanti saja," ujar Praboo ketika ditanya soal elektabilitasnya yang cukup baik.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga pernah menyampaikan bahwa Prabowo masih fokus pada tugasnya sebagai menteri pertahanan.

Dasco menyebutkan, pada Oktober 2021, belum ada pembicaraan resmi dari Prabowo bahwa ia akan menerima mandat dari para kader untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Belum ada pembicaraan resmi di partai mengenai masalah calon presiden. Dan kalau pembicaraan informal, Pak Prabowo menyatakan masih fokus kerja membantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan," kata Dasco saat itu.

Kendati demikian, ia membenarkan bahwa ada dorongan dari para kader di daerah agar Prabowo Subianto maju kembali dalam pilpres. Dasco mengatakan, aspirasi tersebut masih ditampung Partai Gerindra.

Ia mengemukakan, partainya memiliki mekanisme sendiri untuk memutuskan siapa yang akan diusung Gerindra menjadi capres. Hal itu akan ditentukan dalam sebuah forum.

"Karena untuk menyatakan bahwa seseorang menjadi calon presiden dari Partai Gerindra, termasuk Pak Prabowo, ada forum yang akan diadakan untuk itu," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.