Menpan RB Rekomendasikan WFH bagi Pemprov DKI dan Instansi Pemerintahan di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan rekomendasi untuk memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) kementerian/lembaga di wilayah Jabodetabek serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rekomendasi pertama yakni kantor kementerian/lembaga serta Pemprov DKI didorong untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh hingga Senin (7/2/2022).

Sementara itu, bila dihitung dengan Sabtu dan Minggu, 5-6 Februari 2022, maka perkantoran K/L serta Pemprov DKI Jakarta akan kosong dalam tiga hari.

"Hal ini cukup untuk waktu inkubasi, (WFH) kecuali rumah sakit, puskesmas, dan layanan umum masyarakat," kata Tjahjo Tjahjo lewat keterangan tertulisnya, Jumat.

Baca juga: Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Tjahjo lebih lanjut mengungkapkan, keputusan tambah hari untuk memberlakukan WFH akan diserahkan kepada masing-masing KL sesuai dengan kondisi penularan Covid-19 di kantor yang bersangkutan.

Rekomendasi itu mengingat penambahan kasus Covid-19 yang pada hari ini mencapai 32.211 kasus dalam 24 jam terakhir.

"Mengingat lonjakan kasus yang signifikan, KemenPAN RB menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan Pemda se-Jabodetabek," ujarnya.

Baca juga: Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Alternatif kedua yakni hanya 10 persen ASN yang masuk kantor. Tjahjo pun mengatakan, kantor kementeriannya memilih alternatif kedua.

"Hal ini sejalan dengan SE MenPAN-RB yang mengatur di wilayah PPKM 2, WFO paling banyak 50 persen," ujar Tjahjo.

"Selain itu juga meminta kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah se-Jabodetabek memperketat masuknya tamu-tamu serta pembatasan rapat fisik di kantor serta peningkatan penyemprotan/disinfeksi kantor," tandas Tjahjo.