Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Pengamat, Ini 3 Faktor yang Membuat Elektabilitas Prabowo Bertengger di Papan Atas

Kompas.com - 04/02/2022, 15:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, ada 3 faktor yang membuat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu berada di posisi atas.

Pangi mengatakan, posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) berpengaruh besar untuk menjaga elektabilitas Prabowo meski sudah tiga kali kalah dalam pemilihan presiden.

"Kalau beliau tidak Menteri Pertahanan belum tentu juga terjaga, mungkin downgrade terus. Tetapi karena beliau punya posisi itu, dia bisa me-maintain elektoralnya dengan baik elektabilitasnya tetap terjaga," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Pengamat Nilai Wacana Duet Prabowo-Muhaimin Seolah Kawin Paksa

Pangi menjelaskan, jabatan Menhan membuat Prabowo memiliki panggung untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik dan hal itu turut menjadi perbincangan publik.

"Ini yang kemudian terekam di benak publik nama beliau menjadi penting untuk dipertimbangkan pada soal pilihan," ujar Pangi.

Faktor kedua, Pangi melanjutkan, kiprah Prabowo di pentas politik nasional sudah jauh lebih lama dibandingkan nama-nama lain yang masuk bursa calon presiden seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Oleh karena itu, menurut Pangi, meski Prabowo telah berkali-kali kalah dalam pilpres, nama Prabowo terus terekam di benak publik hingga saat ini.

Faktor ketiga adalah solidnya dukungan dari Gerindra bahwa Prabowo merupakan satu-satunya tokoh yang akan diusung oleh Gerindra sebagai calon presiden.

Baca juga: Wacana Duet Prabowo-Muhaimin, PKB: Banyak yang Memandang Kombinasi Ideal

Selain itu, kata dia, tidak adanya matahari kembar di Partai Gerindra juga membuat nama Prabowo selalu dikaitkan dengan keberhasilan yang diperoleh partai.

"Walaupun banyak figur-figur lain dari Gerindra, tapi tetap beliau calon presiden, deklarasi selalu disampaikan kader Gerindra kepada publik bahwa Gerindra tidak punya alternatif lain kecuali Prabowo," ujar Pangi.

Kendati demikian, Pangi menilai, elektabilitas Prabowo cenderung stagnan meski tetap berada di papan atas.

Menurut dia, jika Prabowo ingin kembali maju pada Pilpres 2024, maka Prabowo mesti terus menunjukkan kinerjanya sebagai Menhan untuk meningkatkan elektabilitasnya.

"Jadi publik itu enggak penting janji, tapi bukti sebetulnya, buktikan saja beliau sebagai menhan dia bisa berbuat apa, publik akan melihat itu," kata Pangi.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Komitmen Beri Dukungan Perdamaian di Palestina

Seperti diketahui, berbagai survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan elektabilitas Prabowo selalu berada di posisi tiga besar.

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 8-16 Desember 2021 mencatat elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing ketat.

Dalam simulasi semi terbuka dengan 43 nama calon presiden, Prabowo tercatat meraih elektabilitas sebesar 19,7 persen sedangkan Ganjar Pranowo elektabilitasnya 19,2 persen.

Sementara, dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 6-11 Desember 2021, Prabowo berada di posisi puncak dengan elektabilitas 24,1 persen, mengungguli Ganjar (20,8 persen), dan Anies (15,1 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com