Kasus Harian Capai 27.000, Jokowi Minta Airlangga dan Luhut Evaluasi Level PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan arahan atas kenaikan kasus harian yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Ditambah lagi, pada Kamis (3/2/2022) jumlah penambahan kasus Covid-19 mencapai 27.197 dalam sehari.

Jokowi pun mengatakan, pemerintah telah memperkirakan dan mengantisipasi lonjakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah lebih siap ketimbang tahun lalu.

"Lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah, dengan kesiapan-kesiapan kita yang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu, baik dari segi rumah sakit, obat-obatan dan oksigen, fasilitas isolasi, maupun tenaga kesehatan. Dan kondisi rumah sakit hingga saat ini juga masih terkendali," ujar Jokowi dalam keterangan video, Kamis malam.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang di tengah jumlah kasus Covid-19 yang sedang melonjak.

Jokowi menilai, kondisi rumah sakit saat ini masih terkendali. Selain itu, ia juga mengatakan meski tingkat penularan SARS-CoV-2 varian Omicron sangat tinggi, namun tingkat fatalitasnya lebih rendah ketimbang varian Delta.

"Kondisi RS hingga saat ini juga masih terkendali. Untuk itu saya minta Bapak, Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk tetap tenang," ujar Jokowi.

"Varian omicron ini memang tingkat penularannya tinggi namun tingkat fatalitasnya lebih rendah dibanding varian Delta. Hal ini bisa terlihat dari kasus di beberapa negara di mana tingkat keterisian RS cukup rendah," kata dia.

Baca juga: Arahan Jokowi Hadapi Lonjakan Covid-19, Tetap Tenang hingga Minta Masyarakat Tak Perlu ke RS Saat Tertular Omicron

Arahan evaluasi level PPKM

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto segera mengevaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa Bali maupun luar Jawa dan Bali.

Di saat yang bersamaan, seiring dengan lonjakan kasus harian Covid-19, Jokowi juga meminta kepala daerah dibantu oleh jajaran TNI dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat.

Selain itu juga pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan percepatan proses vaksinasi Covid-19.

"Saya telah memerintahkan Menko Marves selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM," ujar Jokowi.

"Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Pasien Omicron Bisa Sembuh Tanpa ke RS, Berikut Panduan Isolasi Mandiri di Rumah

Rem darurat

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko mengatakan, penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 varian Omicron bisa tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang yang disebabkan varian Delta pada pertengahan tahun lalu.

Situasi itu sangat mungkin terjadi jika pemerintah tidak mengambil kebijakan rem darurat.